Di depan Pengusaha Jerman, Menkeu Ungkap Alasan RI Kini Masif Bangun Infrastruktur

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU APBN 2019 — Menkeu Sri Mulyani meyerahkan pandangan akhir pemerintah soal RUU APBN 2019 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo usai dibacakan pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (31/10). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur bagi Indonesia. Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam 'The 16th Asia Pasific Conference of German Business (APK)'.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pembangunan infrastruktur sangat penting agar pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya berpusat di satu wilayah saja.

"Sebagian besar pembangunan kami selalu terpusat di pulau Jawa atau di Jakarta. Banyak orang tinggal di luar Jakarta dan Pulau Jawa jadi kurang terhubung," kata dia, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Indonesia, kata dia akan mendapatkan banyak keuntungan dengan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah. Pembangunan yang tersebar akan menciptakan pasar-pasar baru sehingga memberikan banyak pilihan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

"Memperluas konektivitas akan menyediakan lebih banyak pilihan lokasi pengembangan industri di Indonesia kami juga dapat mendorong pasar domestik untuk lebih menarik untuk foreign direct Investment datang. Untuk tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat," tegas dia.

Selain itu, dengan ada pembangunan yang merata, akan muncul pusat-pusat ekonomi baru yang menjadi penghubung Indonesia dengan negara lain.

"Indonesia terintegrasi dengan Asia. Sumatera sangat dekat dengan Malaysia, Singapura. Kalimantan dekat Malaysia, Filipina Sulawesi sangat dekat dengan bahkan dengan China. Papua lehih dekat dengan Jepang dan Hong Kong," ujar Sri Mulyani.

"Itu yang membuat Indonesia tidak hanya bergantung pada Jakarta dan menjadi lebih dekat, dan lebih efisien. Itu butuh infrastruktur," tutur dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan Pemerintah akan terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau yang di kenal dengan jalur sutra.

"Belt and road Initiative punya 13 proyek di Indonesia, seperti kawasan industri, jalan tol pelabuhan, beberapa termasuk PSN tidak mayoritas tapi melengkapi," ujar dia.

"Belt and road melengkapi program pemerintah untuk membangun konektivitas terutama di daerah terluar," tambah dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Siapkan Rp 110 Triliun buat Bangun Infrastruktur

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 110,7 triliun.

Anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6 persen merupakan belanja modal dan belanja barang berkarakter modal,” tutur Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu 27 Oktober 2018.

Basuki melanjutkan, porsi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun tersebut antara lain akan digunakan untuk program pengelolaan sumber daya air (SDA) Rp 39,3 triliun termasuk pengendalian lumpur Sidoarjo Rp 425 miliar.

Selain itu anggaran juga digunakan untuk penyelenggaraan jalan Rp 40,3 miliar, pengembangan infrastruktur permukiman Rp 20,2 miliar, dan pengembangan perumahan Rp 7,8 triliun.

"Serta digunakan untuk pengembangan pembiayaan perumahan Rp 261,9 miliar, penelitian dan pengembangan Kementerian PUPR Rp 540,9 miliar, serta pembinaan konstruksi Rp 558,1 miliar," jelasnya.

"Kemudian pengembangan SDM Kementerian PUPR Rp 398,9 miliar, pengembangan infrastruktur wilayah Rp 228 miliar, pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR Rp 99,6 miliar dan kesekretariatan jenderal Rp 533,8 miliar," ia menambahkan.

Sementara itu, Kementerian PUPR juga mendapatkan alokasi Rp 5,1 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan 4 ruas jalan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP).

Ruas tersebut seperti preservasi jalan lintas timur Sumatera (Riau-Sumsel) sebesar Rp 1,1 triliun dan preservasi jalan trans Papua ( Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,9 triliun.

Selain itu juga penggantian jembatan di Lintas Utara Pulau Jawa Rp 0,8 triliun dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera sebesar Rp 1,2 triliun.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp 420,5 triliun pada tahun depan.