Proyek Pembangunan KEK di Bangka Belitung Terkendala Zonasi

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Dok: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, mengakui masih ada kendala terkait dengan penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kepulauan Bangka Belitung. Namun dua daerah yang diusulkan menjadi KEK, yakni Tanjung Gunung, dan Sungai Liat masih terkendala zonasi.

Erzaldi menyebut, dua kawasan itu masih menjadi area pertambangan. Namun guna perbaikan ekonomi masyarakat pihaknya telah membuat kebijakan untuk mengubah area yang tadinya dipakai untuk pertambangan kemudian ditransformasikan menjadi kawasan pariwisata.

"Masih ada catatan kecil berkenaan dengan adanya tambang di sekitar daerah yang akan kita tetapkan kawasan pariwisata ini. Jangan sampai nanti kita mendua. Pilih mana? pilih tambang atau pariwisata? Mana yang menguntungkan jadi kita minta ketegasannya," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Dia mengatakan, terkait dengan permasalahan zonasi dua kawasan itu pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Timah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, melalui koordinasi tersebut dapat menghasilkan suatu keputusan yang baik.

"Mudah-mudahan ada suatu keputusan yang baik dalam hal pengajuan KEK pariwisata. Untuk itulah kami sejak setahun lalu berproses dalam pengajuan KEK dua pariwisata yang baru," tambah dia.

Kawasan Bangka Belitung merupakan kepulauan besar. Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi penting. Selain akan mendatangkan devisa juga diyakini akan menambah nilai perekonomian masyarakat sekitar.

"Artinya kita harus membuat suatu kebijakan yang menyeluruh untuk perbaikan ekonomi masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di kantornya, guna membahas mengenai usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

Dia mengatakan, rapat tersebut salah satunya mengusulkan pembangunan KEK di Pulau Bangka. Beberapa usulan untuk KEK tersebut yakni berada di Tanjung Gunung, Bangka Tengah dan Sungailiat, di Pulau Bangka. "Baru membicarakan tentang KEK Bangka," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Usul Dua Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Bangka

Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri agraria dan tata ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta. Rakor kali ini membahas mengenai usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

Menteri Sofyan mengatakan, dalam rakor yang dipimpin Menko Darmin ini membahas mengenai usulan tentang KEK di Pulau Bangka. Beberapa usulan tentang lokasi KEK tersebut yakni di Tanjung Gunung, Bangka Tengah dan Sungailiat, di Pulau Bangka.

"Baru membicarakan tentang KEK Bangka," jelas dia saat ditemui usai rakor di Kememterian Perekonomian, Jakarta, Senin (5/1/2018).

Menteri Sofyan menuturkan, kedua KEK tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi sektor pariwisata. "Intinya kan kalau hadir keputusan ini supaya direkomendasikan ke presiden supaya ditetapkan jadi KEK pariwisata. Ada dua," jelas dia.

Pemerintah tengah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuannya untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Tercatat sudah ada 12 KEK yang sedang dibangun.

Pemerintah akan menjadikan 10 destinasi wisata prioritas atau yang biasa disebut 10 Bali Baru sebagai KEK. Hal ini guna mengakselerasi pengembangan 10 Bali Baru tersebut.

Ketua Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Thaib mengatakan, dari 10 destinasi wisata, saat ini baru empat destinasi yang telah berstatus KEK.

Empat destinasi tersebut antara lain, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan Tanjung Kelayang di Bangka Belitung.

"Dari 10 itu, empat sudah KEK, dua yaitu Danau Toba dan Borobudur sudah berbentuk badan otoritas dan akan menjadi tiga dengan Labuan Bajo. Kemudian dua lagi, Bromo Tengger dan Wakatobi juga akan badan otoritas pariwisata," ujar dia di Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).

Dia mengungkapkan, perubahan status dari badan otoritas ke KEK ini sangat penting guna mempercepat pengembangan sejumlah destinasi wisata tersebut. Dengan berstatus KEK, maka investasi dan sektor usaha yang masuk ke sana akan mendapatkan dukungan insentif dari pemerintah.

"Semua akan bertransformasi menjadi KEK. Untuk mendorong ini berkembang, memang harus KEK.‎ Karena dengan KEK semua usaha di dalamnya akan ada dukungan insentif," ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah menetapkan empat dari 10 Bali Baru tersebut menjadi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Keempat destinasi wisata ini diharapkan menjadi percontohan bagi destinasi yang lain.

"Kenapa empat? Karena ini dianggap paling siap, cepet, murah (untuk investasi), jadi lokomotif baru pariwisata Indonesia.‎ Danau Toba itu luar biasa dan beberapa belas tahun lalu jadi tujuan wisata sehingga bukan hal baru.‎ Mandalika sudah ada (investasi) USD 1,3 miliar untuk pembangunan lima hotel. Labuan Bajo, itu selebritis dunia sudah mau datang ke sana," tandas dia.