Kerja Jadi Perawat di Jepang, TKI Bisa Kantongi Rp 35 Juta per Bulan

 Buruh migran diperkirakan masih sulit memberikan suara mereka untuk Pemilu 2019 mendatang. Hal ini disebabkan ketiadaan dokumen dan kurangnya sosialisasi pengetahuan prosedur pemilihan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah sembari menambahkan banyak dari buruh migran ini yang juga tidak didata secara komprehensif. 

"Gusdur dulu sering mengatakan hanya Tuhan yang tahu berapa sesungguhnya buruh migran di luar negeri. Karena pemerintah hanya punya data mereka yang terdaftar di KBRI, sementara mereka yang tidak terdaftar itu jauh melampaui mereka yang terdaftar," ujar Anis Hidayah di Bawaslu, Jakarta, Minggu, 7 Oktober 2018.

"Di Arab Saudi, pekerja migran kita diperkiran 1,5 juta orang, tetapi di DPT-nya (Daftar Pemilih Tetap) itu hanya 19.000," ia melanjutkan.

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri per Agustus 2017, jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri mencapai 4.732.555 orang dengan rincian 2.862.495 buruh migran berdokumen, dan 1.870.060 buruh migran tidak berdokumen.

Kemudian, sekitar 53% surat suara yang dikembalikan buruh migran kepada KBRI untuk Pemilu 2014 terhitung tidak sah karena mereka tidak menyertakan dokumen wajib.

"Kalau pada Pemilu 2014, mereka tidak menyertakan formulir C4, jadi mereka hanya kirim surat suaranya, tetapi formulir C4-nya tidak disertakan sehingga kemudian itu tidak sah secara administratif," beber Anis.

Dia menjelaskan, perlu ada sosialisasi yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.

"Bagaimana teknis mengembalikannya, apa syarat-syaratnya, itu harus detil, sehingga teman-teman yang sudah bersusah-payah mengembalikan itu suaranya bisa terakomodasi sebagai pemilih. Nah itu yang selama ini terjadi. Apalagi mayoritas itu baik di Taipei, Singapura, kemudian di Hong Kong akan menggunakan mekanisme pemilihan lewat pos," ujar Anis.