Trisakti Ingin Dirikan Klinik Pajak untuk Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Melihat minimnya kesadaran masyarakat mengenai perpajakan, memunculkan wacana untuk mendirikan Klinik Pajak dari program studi pajak Universitas Trisakti. Gagasan itu muncul sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat.

Klinik Pajak ini akan berada di bawah naungan Tax Center Universitas Trisakti. Harapannya agar masyarakat bisa dengan mudah mendapat konseling terkait perpajakan tanpa perlu mengeluarkan uang untuk jasa konsultan.

"Masyarakat notabene sedikit segan untuk bertanya ke kantor pajak. Di Perguruan Tinggi bisa sebagai jembatan untuk memberikan edukasi kesadaran pajak kepada wajib pajak, jadi mereka bisa hadir di dalam tax center," ujar Ketua Prodi D3 Perpajakan Universitas Trisakti Abubakar Arief di acara Pajak Bertutur di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/11/2018).

"Mungkin kalau ke konsultan kan mahal. Jadi ini istilahnya di dunia perpajakan semacam LBH," dia menambahkan.

Ketua Prodi D3 Akuntansi Universitas Trisakti Abubakar Arief. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Inisiatif Klinik Sehat ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugasnya. Efeknya, negara dapat terbantu dan para mahasiswa bisa mendapat ilmu lewat pengalaman langsung terkait pajak.

"Sementara ini, kita sedang merancang. Insya Allah, pilot project itu melibatkan mahasiswa yang sedang semester akhir untuk membedah kasus-kasus yang real di klien," ujar Abubakar.

Sejauh ini, tax center sudah memberi penyuluhan di daerah binaan seperti Pandeglang dan Pulogadung, khususnya untuk UKM.

Di luar itu, Tax Center Trisakti juga membantu guru-guru SMK perpajakan serta anggota koperasi Angkatan Darat dengan ilmu seputar pajak.

Abubakar berharap, keberadaan tax center di universitas bisa menjadi solusi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk DJP dalam menyosialisasikan berbagai isu perpajakan terbaru dan menyadarkan masyarakat untuk menjadi bagian pembayar pajak yang patuh dan taat aturan.

2 dari 2 halaman

Kanwil DJP Jakarta Barat Edukasi Mahasiswa Lewat Pajak Bertutur

Acara Pajak Bertutur yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Barat, Jumat (9/11/2018). Liputan6.com/Tommy Kurniawan

Ratusan mahasiswa dari 5 universitas di Jakarta Barat tampak antusias mengikuti acara Pajak Bertutur yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Kelima universitas tersebut, yakni Universitas Esa Unggul, Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Krida Wacana, dan Universitas Mercu Buana.

Peserta tampak meriah menyambut acara yang dimulai pukul 09:00 wib di PX Pavilion Ballroom Lippo Mall Puri Kembangan, Jumat (9/11/2018). Acara antara lain diisi edukasi kampus, paparan inklusi, MoU antara DJB Jakbar dengan tax center Universitas Tarumanegara, dan lomba artikel pajak serta yel-yel.

"Ini merupakan program Kemenkeu di lingkungan DJB Kanwil Jakarta Barat. Kami ucapkan terima kasih karena tujuan acara ini bertujuan sosialisasi dan edukasi perpajakan," jelas Ketua Prodi D3 Perpajakan Universitas Trisakti Abubakar Arief dalam pidato pembukaaan.

"Sadar tak sadar, sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dari pembangunan negara," tegas dia.

Abubakar menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam memberikan transfer pengetahuan sebagai bagian Tri Darma Perguruan Tinggi. Mahasiswa adalah ujung tombak dalam membantu masyarakat memahami pajak.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakbar Henny Suatri Suardi turut berdialog dengan mahasiswa. Dengan gaya santai dan interaktif, sosok ibu lulusan University of Southern California itu memaparkan fungsi pajak sebagai sumber kemakmuran negara dibanding sumber pendanaan lain.

"Ada tiga sumber penerimaan negara: pinjaman luar atau dalam negeri, menjual Sumber Daya Alam (SDA), dan pajak," ujarnya seraya menjelaskan bahwa dana dari pajak lebih baik karena minim risiko.

Lewat slide powerpoint yang penuh visual, dia menjelaskan, mekanisme pemakaian pajak, gunanya untuk kemakmuran di berbagai sektor, sampai banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya.

Tercatat hanya 1,3 juta wajib pajak yang membayar di Indonesia, tetapi banyak yang menuntut pelayanan premium dari negara.

"Ada orang tak memenuhi kewajibannya tapi menuntut hak, itu biasa disebut free rider," kritik Henny.

Ia mengamanahkan agar mahasiswa bisa mengambil peran sebagai pahlawan untuk menjelaskan pentingnya pajak kepada masyarakat luas. "Kita butuh pahlawan zaman now untuk menyosialisasikan pajak dan manfaatnya," jelas Henny kepada para mahasiswa.