Menko Darmin Ingin Pelaksanaan Vokasi Lebih Terarah

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menginginkan pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia lebih terarah. Hal tersebut dilakukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan lebih berkualitas dan siap memasuki dunia kerja.

Dalam hal ini, Darmin telah mengundang 7 gubernur untuk membahas potensi yang dimiliki oleh daerah.

"Tujuh pemda diundang mulai didiskusikan supaya memulai mengidentifikasi bidang apa saja vokasi bukan sekedar seperti SMK sekarang kurikulum harus fokus, modul harus jelas," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Darmin mengatakan, ke depan lulusan SMK akan mendapat ilmu mendalam mengenai vokasi yang diikuti. Pemerintah juga akan merevisi sejumlah kurikulum dan menggandeng dunia industri agar pelaksanaan vokasi lebih tepat sasaran.

"Jadi tidak bisa dia bisa sedikit ngelas sedikit itu sedikit itu lebih baik fokus kalau ngelas-ngelas saja. Otomotif, otomotif saja, bikin rumah ya bikin rumah. Kalau kopi ya kopi mulai dari pembenihan, memilih bibit, budidaya yang baik, panen dan proses, pasca panen," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak

2 dari 2 halaman

Lebih Fokus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat Peluncuran Buku Kebijakan Vokasi Indonesia, Jakarta, Kamis (21/12/2017). (Fiki/Liputan6.com)

Menko Darmin juga meminta kepala daerah dalam beberapa waktu ke depan segera memfokuskan bidang vokasi apa yang mau dikembangkan.

"Jadi tadi kita minta coba lah dua sampai tiga bidang apa priorotas di tempat kamu. Kalau agribisnis apa? Kalau kopi, ya kopi, kalau tumbuhan horti tertentu ya tertentu, kalau industri apa," katanya.

Untuk mendorong pelaksanaan vokasi di 2019, pemerintah sendiri telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.

"Pemerintah menambah anggaran untuk vokasi tahun depan sehingga kita minta supaya jangan dibanyakkan saja duitnya. Masing-masing supaya kita minta fokusnya apa, SMK banyak sekali bidangnya administrasi perkantoran, sudah tidak jelas. Jadi itu yang konkrit saja," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com