Cetak Pekerja Konstruksi Kompeten, Kementerian PUPR Buka Politeknik di 2019

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM) Indonesia menjadi fokus Pemerintah Indonesia pada 2019, termasuk SDM bidang konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pekerja konstruksi, baik tenaga terampil maupun ahli sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, diperlukan tenaga kerja konstruksi yang tangguh dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.

"Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (16/11/2018).

Selain melalui program sertifikasi, upaya dilakukan dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan. Kementerian PUPR kini juga tengah mempersiapkan pendirian Politeknik PUPR yang akan memiliki tiga program studi, yakni Konstruksi Gedung, Struktur Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyatakan, tujuan pendirian Politeknik yakni untuk menghasilkan pekerja konstruksi yang memiliki kompetensi dengan spesifikasi keahlian tertentu yang siap bekerja pada proyek-proyek infrastruktur khususnya infrastruktur PUPR.

"Materi kuliah dirancang memenuhi kebutuhan kerja dalam pembangunan infrastruktur PUPR, sehingga menghasilkan lulusan siap kerja," ungkap dia.

Dalam mempersiapkan Politeknik PUPR sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi teknik terbaik di Indonesia, Kementerian PUPR menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi teknik terkemuka baik di dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya dengan IHE Delft Institute for Water Education, Belanda.

"Kerjasama antara Kementerian PUPR dan IHE Delft dalam pendidikan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Kedua belah pihak sepakat untuk memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) yang telah berakhir termasuk lampirannya yang mengatur ruang lingkup kerjasama yang lebih detil," kata Anita Firmanti.