Dampak Penerapan Kebijakan B20 Baru Terasa di 2019

Pemerintah Jokowi-JK resmi meluncurkan perluasan penggunaan biodisel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non-PSO pada 1 September 2018. Namun dalam realisasinya, kebijakan ini masih menemui beberapa kendala seperti halnya penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya tengah berupaya meminta Pertamina untuk mengurangi beberapa titik lokasi penyaluran FAME. Sebab, semakin banyak lokasi maka ketersediaan kapal yang dibutuhkan pun lebih banyak juga.

"Ada masalah pencampurannya terlalu banyak titiknya sehingga kapal yang diperlukan banyak. Itu sekarang mulai kami kurangi, kami minta Pertamina untuk kurangi supaya jangan kemudian perlu kapalnya banyak," kata Damrin di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/11/2018) malam.

Darmin pun menginginkan supaya ada semacam penyimpanan apung (floating storage) untuk menampung FAME dari kapal-kapal pengangkut.

"Kami malah sedang menyiapkan harus ada floating storage. Kalau itu tidak ada, gini dulu waktu PSO aja itu tankinya oke masih cukup. Tapi begitu masuk non-PSO itu tankinya kurang. dia tiba-tiba perlu yang tadinya tankinya satu cukup sekarang dua," katanya.

Darmin mengatakan, untuk floating storage sendiri akan disediakan oleh Pertamina, yang kemudian nantinya akan disewakan oleh perusahaan yang menyediakan FAME.

"Tapi itu kita sudah ketemu solusinya artinya kalau floating storage sudah ada tinggal penempatan yang tidak akan memakan waktu banyak," imbuhnya.

Meski masih ada beberapa kendala di lapangan, implementasi B20 sendiri dikatakan Darmin sudah nyaris 100 persen. "Sebetulnya di dalam ini kita N20 itu akan optimal artinya mendekati 100 persen dari potensinya itu di Desember," pungkasnya.