Menhub Dorong Banyuasin Jadi Contoh Penyelenggaraan Transportasi Sungai

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi memberi keterangan pers kasus kandasnya KM Lestari Maju (Liputan6.com/Eka Hakim)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terus mendorong Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai model percontohan penyelenggaraan transportasi sungai di Indonesia.

Dia beranggapan, angkutan sungai ini tentunya akan meningkatkan konektivitas transportasi di kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya.

"Banyuasin adalah kebanggaan Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Di sini potensi angkutannya adalah angkutan sungai. Sehingga kami ingin menjadikan Banyuasin sebagai percontohan model angkutan sungai di Indonesia," ujar dia dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (18/11/2018).

"Bila semua aspek mulai dari pelabuhan dan jenis kapal sudah terpenuhi dengan baik dan bisa dijadikan percontohan maka fungsi angkutan sungai Banyuasin pun dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan untuk mendukung perekonomian daerah," dia menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru mengatakan, saat ini kecamatan-kecamatan yang ada di provinsinya membutuhkan sarana lalu lintas air agar masyarakat tidak harus ke Palembang untuk mengantar hasil bumi dan sebagainya.

Dengan begitu, menurut dia, masyarakat bisa menggunakan dermaga Banyuasin dan tersambung dengan kawasan industri. Saat ini, Herman Daru menyatakan, pembangunan dermaga sedang melalui tahap amdal.

"Realisasi pembangunan secara umum yaitu pelabuhan dan penyeberangan. Saat ini dari kementerian sudah dalam tahap penyelesaian pembangunan Dermaga Makarti," ucap Herman.

Di lain sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan satu buah bus sekolah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Hal ini merupakan dukungan Kemenhub untuk memberi kemudahan mobilisasi bagi pelajar dan mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan jalan. Selain memberikan bantuan bus, Kemenhub juga membagikan helm dalam rangka mensosialisasikan kampanye keselamatan jalan.

2 dari 2 halaman

Kemenhub Tawarkan 5 Proyek Berskema KPBU, Termasuk Bandara Komodo

20151227-Bandara labuan bajo — Bandara Komodo Labuan Bajo. (Wikipedia)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan lima proyek infrastruktur transportasi yang akan ditawarkan kepada investor melalui skema Kerjasma Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kelima proyek tersebut menjadi pilot project (proyek percontohan) yang dilakukan Kemenhub untuk menerapkan skema KPBU.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono menyebutkan, kelima proyek tersebut adalah Bandara Komodo, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare sepanjang 142 km, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau.

"Saat ini kita ingin mendorong KPBU agar betul-betul memberikan ruang terbuka ke swasta. Kemenhub memiliki pilot project KPBU yang telah siap ditawarkan kepada pihak swasta," ungkap Sesjen di Jakarta, Rabu 7 November 2018.

Djoko mengungkapkan, untuk membangun infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan membutuhkan biaya lebih dari Rp 1.000 triliun. Akan tetapi, dana APBN sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua proyek yang akan dibangun.

Oleh karena itu Kementerian Perhubungan mencari sumber daya lain untuk dapat memenuhi kebutuhan ini salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Berangkat dari adanya kebutuhan biaya yang cukup besar untuk infrastruktur ini tentunya kami harus memikirkan cara-cara agar target pembangunan bisa dicapai salah satunya melalui rekayasa pembiayaan yang kita sebut dengan KPBU yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha," ujarnya.

Djoko menambahkan, Cara ini bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan kepada sektor swasta untuk turut mengelola prasarana transportasi. Dia juga menegaskan bahwa skema ini bukanlah untuk menjual asset negara namun dalam upaya menekan penggunaan APBN karena kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat besar.

KPBU ini memiliki beberapa metode yang dapat dipilih oleh pihak swasta sebagai investor salah satu metodenya adalah availability payment.

"KPBU ini ada beberapa metode ya, jadi paling enggak kita ingin sampaikan salah satunya dengan availablity payment (AP), sehingga ada cicilan-cicilan. Selain (AP), masih ada juga metode yang lain. Ini tentu sudah melalui proses hitung-hitungan," pungkas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Yuk Intip Fasilitas Kereta Bandara Soekarno-Hatta

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
Transportasi Sungai