Begini Cara Badan Geologi Dukung Pembangunan Nasional

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudi Suhendar mengatakan, pembangunan yang adil dan merata membutuhkan dukungan data dan infomasi yang memadai. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi kebumian yang menjadi tanggung jawab Badan Geologi.

"Badan Geologi dalam hal ini Pusat Survei Geologi adalah salah satu instansi pemerintah, yang bertanggung jawab menyediakan data dasar kebumian yang mumpuni untuk menunjang pembangunan nasional," kata ‎Rudi, saat membuka Kolokium Pusat Survei Geologi, di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Menurut Rudi, kebutuhan data dan informasi kebumian semakin dilihat sebagai aspek yang penting, untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah Indonesia.

Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kebumian, juga diupayakan untuk mendorong pelaksanaan agenda prioritas pemerintah, untuk menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

"Dengan pemanfaatan data kebumian maka percepatan temuan-temuan cadangan baru pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan serta minyak dan gas bumi dapat dilakukan dengan hasil yang lebih akurat dan terpercaya," tuturnya.

Rudi menambahkan, penyediaan data dan informasi kebumian juga berperan dalam upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terkait dengan mitigasi bencana geologi. Data kebumian sebagai data dasar, dalam membantu perumusan langkah-langkah maupun kebijakan mitigasi bencana geologi.

"Sebagai bagian dari ilmu dasar, geologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu maka pemahaman dan pengetahuan tentang geologi, terutama kondisi geologi wilayah Indonesia menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah bagi Perempuan

ESDM — Perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki putaran ke-5

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kepemimpinannya fokus dalam pembangunan infrastruktur. Hanya saja, dalam proses pembangunannya, disarankan untuk juga memperhatikan ramah terhadap perempuan.

Deputi Direktur untuk Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial, dan Keterlibatan Masyarakat Sipil di Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Jan Edward mengatakan, saat ini perempuan memiliki potensi risiko lebih besar karena kemiskinan, isolasi, tigkat pendidikan rendah dan layanan dasar yang tidak memadai.

"Misal saja perjalanan saat malam hari atau saat pergi ke sekolah, ke pasar, atau ke tempat kerja risiko pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sering kali muncul, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Untuk itu pembangunan infrastruktur memiliki peran yang penting demi menciptakan ruang aman bagi mereka," kata Edward di Gedung Sekretariat Negara, Kamis, 22 November 2018.

Dengan peningkatan infrastruktur yang ramah terhadap perempuan dan anak perempuan ini, menurut Edward secara jangka panjang akan meningkatkan kemajuan ekonomi bagi perempuan itu dan anak perempuan sendiri menjadi SDM yang berkualitas.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, memang belum semua wilayah Indonesia memadai mengenai infrastruktur ini.

Terlebih yang ramah terhadap perempuan dan anak perempuan. Dia mencontohkan paling banyak di pedesaan. Seperti minimnya penerangan jalan mampu meningkatkan resiko perempuan dan anak perempuan terhadap pelecahan dan kekerasan.

"Kita juga pernah temukan misalnya ada perempuan penyandang disabilitas dia terpaksa merangkak untuk pergi ke pasar atau kemana saja, karena kondisi jalannya tidak memungkinkan untuk dialalui kursi roda," ujar dia.

Meski begitu, pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan hal ini. Melalui dana desa yang setiap tahun terus meningkat, terbukti telah memperbaiki layanan infrastruktur di pedesaan tersebut.

"Pada akhirnya itu berdampak kepada akses perempuan dan disabilitas yang lebih baik," pungkasnya.