Menhub: Perlu Perangkat Hukum Atasi Tumpahan Minyak di Perairan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan masalah pencemaran laut akibat tumpahan minyak kerap terjadi di perairan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan perangkat hukum dan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani permasalahan ini.

Hal tersebut diungkapkan Budi saat membuka Simposium Internasional Lingkungan Kelautan bertema Mendukung Kelestarian Laut Nusantara Menjunjung Martabat Bangsa yang diinisiasi oleh Universitas Balikpapan dan Slickbar Indonesia.

"Kami tahu problem pencemaran minyak ini banyak terjadi di negara ini. Oleh karenanya kami harus aware ini akan terjadi lagi, ada kemungkinan terjeleknya, kami tidak mendoakan," ujar dia di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Melihat fakta ini, maka Indonesia harusnya memiliki instrumen yang lengkap dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan tumpahan minyak tersebut. Jangan sampai tidak ada tindakan yang bisa dilakukan segera saat tumpahan minyak tersebut mengotori perairan.

‎"Oleh karenanya kita harus menyediakan perangkat hukum, tim, satuan-satuan kerja yang menangani itu. Sehingga kejadian seperti di Balikpapan tidak terjadi. Karena kejadian itu pasti masif membuat daerah perairan itu tercemar menimbulkan kerusakan biota laut yang ada di sana," kata dia.

Selain itu, Budi juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak akademisi dan swasta seperti Univesitas Balikpapan dan Slickbar Indonesia menginisiasi pertemuan guna memetakan masalah dan penanganan kasus tumpahan minyak. Namun, pemerintah dan swasta juga harus lebih banyak menggandeng komunitas untuk sosialisasi dan penanganannya.

"Saya pikir selain membuat aturan, kita membuat komunitas-komunitas yang concern tentang lingkungan. Karena tanpa penguatan komunitas ini, concern terhadap hal-hal tersebut, akan tidak berdaya. Kegiatan kontret kita lakukan kegiatan langsung mengajak para komunitas," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: