Indonesia Butuh Terobosan Baru dalam Mitigasi Bencana

Presiden Jokowi Tinjau Kondisi Palu — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono meninjau lokasi reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9). (Liputan6.com/Septian Deny)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, letak Indonesia yang berada di cincin pasifik menjadikannya seperti Supermall bencana.

Besaran kerugian, baik korban jiwa maupun materi membuat Pemerintah tidak hanya fokus mencari penyebab bencana namun juga perlu memikirkan ulang kebijakan yang paling tepat agar negara ini lebih aman dan tangguh bencana.

Hal itu coba ia ungkapkan saat memberikan sambutan dalam 12th High Leven Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters Meeting di Tokyo, Jepang, yang berlangsung pada 27-28 November 2018.

"Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia bahwa perencanaan dan kesiapan infrastruktur dan kesiagaan masyarakat mengantisipasi potensi bencana harus dievaluasi untuk ditingkatkan di seluruh Indonesia," ujar dia melalui keterangan resminya, Jumat (30/11/2018).

Di samping mitigasi, penanganan pasca bencana baik dalam tahap tanggap darurat yang dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik (Build Back Better).

Penerapan prinsip Build Back Better secara mendalam dimulai dari perencanaan yakni rencana tata ruang wilayah hingga ke rencana detail tata ruang termasuk peraturan zonasi dan building code untuk daerah rentan bencana.

"Kementerian PUPR akan membentuk Komisi Keamanan Bangunan Gedung yang salah satu tugasnya mendampingi Pemerintah Daerah agar konsekuen dalam mengimplementasikan rencana tata ruang dan zonasi yang sudah ditetapkan," jelas Basuki yang juga anggota HELP.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

"Anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi bencana hendaknya tidak dimaknai sebagai beban biaya, namun merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik dengan menurunnya risiko bencana. Kita tidak ingin melihat kota berikut infrastruktur yang telah dibangun dengan mahal dan susah payah, hancur kembali akibat bencana," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Instrumen Pembiayaan

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Penanganan Korban Gempa Sulawesi Tengah — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat terbatas di Istana, Jakarta, Selasa (2/10). Rapat terbatas membahas penanganan korban gempa Sulawesi Tengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pemerintah mulai menyiapkan langkah-langkah untuk mengadopsi penerapan instrumen pembiayaan risiko bencana, seperti asuransi bencana. Dengan demikian, perlu disiapkan dasar hukum dan ketentuan administrasi yang memadai sehingga bisa diterapkan di Indonesia.

"Pemerintah Pusat tengah menyiapkan dukungan dan sistem keuangan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam pengurangan risiko bencana, yang mencakup langkah pencegahan, kesiapan dan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah," ujar dia.

Basuki pun turut mengajak kerjasama internasional yang lebih erat dalam membangun ketangguhan negara menghadapi bencana terkait air dan perubahan iklim. "Saya yakin bahwa dengan kemitraan dan kerjasama yang erat antara negara dan institusi terkait, kita dapat merumuskan rekomendasi aksi strategis yang dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai pengurangan risiko bencana yang signifikan," tutur dia.