Jumlah Penumpang Angkutan Laut Capai 1,6 Juta Orang pada Oktober 2018

Suasana saat para penumpang menaiki KM KM Dobonsolo tujuan Semarang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (13/6). Kementerian Perhubungan memberi kuota penumpang pada mudik gratis ini sebanyak 11.938 pemudik. (Merdeka.com/Imam Buhori) — Ribuan Peserta Ikuti Mudik Gratis Kemenhub dengan Kapal Laut

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang diberangkatkan pada Oktober 2018 mencapai 1,6 juta orang, atau turun 0,51 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, penurunan jumlah penumpang angkutan laut terjadi di beberapa pelabuhan, antara lain di Belawan sebesar 44,68 persen, Tanjung Perak 15,38 persen, Tanjung Priok 14,06 persen dan Makasar sebesar 13,68 persen.

"Sementara sebaliknya, jumlah penumpang angkutan laut Pelabuhan Balikpapan mengalami kenaikan sebesar 8,70 persen," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Suhariyanto menyebut, meski menurun, selama Januari hingga Oktober 2018 jumlah angkutan laut dalam negeri mencapai 16,9 juta orang. Angka ini naik 18,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun peningkatan penumpang terjadi di Pelabuhan Balikpapan, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok dengan masing-masing sebesar 38,98 persen, 7,00 persen, 6,59 persen, dan 2,89 persen. Sebaliknya, jumlah penumpang angkutan laut di Pelabuhan Makasar turun sebesar 5,23 persen.

Suhariyanto menambahkan, untuk jumlah barang yang diangkut menggunakan kapal pada Oktober 2018 mencapai 24,6 juta ton, atau naik 6,99 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Total jumlah barang yang diangkut selama Januari hingga Oktober ini mencapai 232,8 juta ton atau naik 7 92 persen dibanding periode yang sama pada 2017," ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jurus BPS Selesaikan Masalah Perbedaan Data di Indonesia

Perbesar

Seorang peserta memperlihatkan logo sensus ekonomi 2016 saat peluncuran di Kantor BPS Jakarta, Jumat (8/5/2015). Badan Pusat Statistik (BPS ) meluncurkan logo baru sensus Ekonomi 2016 (SE2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan pihaknya tengah mengembangkan platform Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Platform ini dibuat untuk pengumpulan data secara terintegrasi guna mendukung Program Satu Data Indonesia.

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketidaksesuaian antara data nasional dan daerah. Karena itu, kehadiran Simdasi dinilai mampu menjadi solusi terhadap masalah perbedaan data tersebut.

"Ini (Simdasi) dibangun dalam upaya mengharmonisasi kegiatan pengumpulan data dalam angka dengan rencana dan strategi pembangunan Satu Data Indonesia," kata dia, dalam diskusi 'Satu Data Indonesia', di Jakarta, Senin 26 November 2018.

Dia mengatakan, dalam pengembangan platform ini, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, baik pusat maupun daerah. Sebab, lembaga yang melakukan pengumpulan data bukan hanya BPS.

Diketahui, BPS hanya mengumpulkan data statistik dasar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca perdagangan. Sedangkan data sektoral dikumpulkan oleh instansi yang berkepentingan. Nantinya, data sektoral dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pemda, akan diintegrasikan lewat Simdasi.

Sejauh ini, progres pengembangan platform bersama berbagai lembaga terkait masih terus berlangsung. Pihaknya menargetkan platform ini mulai bisa beroperasi penuh pada tahun 2019.

"Untuk Simdasi ini kita berharap kita bisa implementasikan segera, tahun 2019 supaya seluruh data menjadi konsisten, ini penting sekali," ujarnya.

"Kalau itu bisa terwujud saya yakin perencanaan pembangunan Indonesia akan jauh lebih bagus," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala BPS, Suhariyanto mengaku belum memasukkan angkutan online dalam perhitungan inflasi atau Indeks Harga Konsumen secara mandiri.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Penumpang Angkutan Laut