Vakum 20 Tahun, Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kembali Hidup

Jalan Tol Becakayu — Suasana proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (25/10). Proyek yang masih terus berlangsung ini dikerjakan sebagai upaya untuk menambah infrastruktur di ibu kota (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Setelah tak ada aktivitas selama 20 tahun, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan sebagai upaya untuk menggerakkan bisnis industri jalan tol kepada sektor swasta. Acara peresmian digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap ATI bisa menjalin kerja sama baik dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pengguna tol.

"Saya banyak berharap, ATI sekarang dan ke depan akan menjadi mitra kerja yang benar-benar simbiosis mutualistis dengan Kementerian PUPR. Jadi, bisa saling membantu dalam hal pengelolaan tol, karena semua ini untuk pelayanan kepada masyarakat," tutur dia.

Selanjutnya, ia menyatakan, banyak skema yang bisa digunakan terkait pengelolaan sektor industri jalan tol. Menurut dia, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Pertama, financial variable diberikan kepada swasta. Kalau swasta tidak bisa masuk, mungkin dengan KPBU. Kalau kita tidak bisa juga, BUMN ditugaskan, baru APBN direct," jelasnya.

"Dengan adanya ATI, saya ingin memantapkan proses pengambilan keputusan terkait bisnis jalan tol. Terutama untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Karena mereka sudah bayar saat menggunakan tol, pasti mereka menuntut services yang lebih baik juga," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum ATI yang juga Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani, mengatakan pengukuhan pengurus ATI periode 2018-2023 sebenarnya telah dilaksanakan lewat rapat anggota pada 5 Oktober 2018 lalu.

Dengan pengurus baru ini, ia menyampaikan, ATI bisa lebih berperan sebagai organisasi yang mendukung pemerintah dalam mengurus tol lewat skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Bisnis tol adalah salah satu KPBU yang sudah didukung oleh peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan yang mengikutinya," ujar dia.