Program Cetak Sawah Diminta Lebih Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif terjadi Jawa dinilai bisa menjadi dasar kuat bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik.

Ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPR, Oo Sutisna. "Harus segera dilihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum?. Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luas cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/12/2018).

Politisi Gerindra ini mengatakan, bupati, wali kota atau gubernur di daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah bisa melaporkan perkembangan cetak sawah.

"Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan dong. Jangan malu kalau tidak jalan, masalahnya di mana?" tuturnya.

Dia mengatakan, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karenanya, dia mendukung untuk adanya audit.

Kondisi riil sawah di Tanah Air diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ini mengungkapkan, tiap tahun area persawahan diprediksikan terus berkurang.

BPN juga menegaskan, untuk mencegah pengurangan lahan memang tidak bisa dilawan dengan program cetak sawah semata. Bahkan, diperkirakan tahun depan lahan sawah di Indonesia bisa berkurang lagi sampai 1,4 juta hektare.

"Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya dari citra satelit. Tapi ke depan diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20 persen," ungkap Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian ATR/BPN, Vevin S Ardiwijaya.

Pengamat ekonomi dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan program cetak sawah sebaiknya mendapat pengawasan untuk mencegah potensi pelanggaran.

Sinergitas antar lembaga penegak hukum dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kunci dalam menelusuri jika ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran cetak sawah.

Adapun Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan target produksi komoditas pertanian pada 2019. Selain itu, pada tahun depan, Kementan juga fokus kepada pengembangan kawasan pertanian (klaster) berbasis korporasi petani dan penguatan infrastruktur pertanian.

2 dari 2 halaman

Kementan Incar Produksi Padi 84 Juta Ton pada 2019

Harga Gabah Kering Turun — Petani memanen padi varietas Ciherang di areal persawahan Desa Ciwaru, Sukabumi, Sabtu (23/6). Petani mengeluhkan harga gabah kering panen saat ini Rp 488 ribu/kwintal dibanding tahun lalu yang menembus Rp 600 ribu/kwintal. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, fokus pembangunan sektor pertanian akan menjadi basis pertanian Indonesia untuk periode 2019-2024.

"Ini dilandasi pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Berbasis Koporasi Petani," ujar dia di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, pengembangan infrastruktur akan mempercepat peningkatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan pertani.

Adapun kebijakan operasional meliputi percepatan produksi pangan dan perbanyakan benih, pembangunan embung, dan rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan varietas unggul, pengembangan pertanian organik, hilirisasi pertanian dan fokus kawasan pertanian berbasis korporasi.

Sementara kegiatan tahun depan fokus pada pengembangan benih hasil riset Balitbangtan, percepatan peningkatan bawang putih dan pengembangan komoditas subsitusi impor, Toko Tani Indonesia (TTI) dan KRPL, penyediaan sapi indukan, cetak sawah, optimalisasi lahan rawa, pendidikan vokasi, asuransi usaha tani padi dan ternak sapi, bantuan alsintan, techno park dan science park, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Kasdi, Indonesia juga mempunyai potensi dalam pengembangan lahan rawa. Luas lahan rawa nasional mencapai 34,1 hektare (ha) terdiri dari lahan pasang surut 8,9 juta ha dan lebak 25,2 juta ha.

"Seluas 19,2 juta ha sesuai untuk pertanian dan baru 3,7 juta ha sudah dimanfaatkan,” kata dia.

Dia menyebutkan, Kementan akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa di enam provinsi yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk target produksi padi pada 2019 sebesar 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, sapi 0,75 juta ton, tebu 2,5 juta ton, kelapa 3,49 juta ton, kakao 0,96 juta ton, kopi 0,78 juta ton dan karet 3,81 juta ton.