Akhir Desember, Pemerintah Rampungkan Peta Jalan Pendidikan Vokasi

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan perwakilan OJK Nurhaida saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI, Jakarta, Jumat (16/11). Paket ini diharap mendorong kenaikan investasi. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menargetkan, roadmap atau peta jalan pendidikan vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan rampung pada akhir Desember. Peta jalan itu diharapkan dapat berlaku secara efektif pada 2019.

"Itu sebenarnya teknisnya sudah selesai. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai, bukan tahun depan lagi, cepat," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Darmin mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok SMK-SMK di provinsi yang memiliki kualifikasi dalam menerapkan vokasi. SMK tersebut akan menjadi prioritas di provinsi tersebut.

"Jadi kita, satu sedang menyiapkan roadmapnya. Kedua kita perlu memulai dengan beberapa provinsi supaya ada SMK vokasi yang di anggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda ya," ujar dia.

Pemerintah akan merombak kurikulum dalam penerapan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan guru-guru berkompeten dan memiliki keahlian di bidang vokasi tersebut.

"Kita harus merombak untuk vokasi itu struktur belajar mengajarnya berapa persen dikelas berapa persen praktek berapa persen magang. Kurikulumnya bagaimana, jangan terlalu banyak kurikulum yang normatif dan adaptif tapi yang banyak kurikulum yang untuk produktif teknis ya," tutur dia.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan vokasi pada 2019, pemerintah telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menko Darmin Ingin Pelaksanaan Vokasi Lebih Terarah

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menginginkan pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia lebih terarah. Hal tersebut dilakukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan lebih berkualitas dan siap memasuki dunia kerja.

Dalam hal ini, Darmin telah mengundang 7 gubernur untuk membahas potensi yang dimiliki oleh daerah.

"Tujuh pemda diundang mulai didiskusikan supaya memulai mengidentifikasi bidang apa saja vokasi bukan sekedar seperti SMK sekarang kurikulum harus fokus, modul harus jelas," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 9 November 2018.

Darmin mengatakan, ke depan lulusan SMK akan mendapat ilmu mendalam mengenai vokasiyang diikuti. Pemerintah juga akan merevisi sejumlah kurikulum dan menggandeng dunia industri agar pelaksanaan vokasi lebih tepat sasaran.

"Jadi tidak bisa dia bisa sedikit ngelas sedikit itu sedikit itu lebih baik fokus kalau ngelas-ngelas saja. Otomotif, otomotif saja, bikin rumah ya bikin rumah. Kalau kopi ya kopi mulai dari pembenihan, memilih bibit, budidaya yang baik, panen dan proses, pasca panen," ujar dia.

Menko Darmin juga meminta kepala daerah dalam beberapa waktu ke depan segera memfokuskan bidang vokasi apa yang mau dikembangkan.

"Jadi tadi kita minta coba lah dua sampai tiga bidang apa priorotas di tempat kamu. Kalau agribisnis apa? Kalau kopi, ya kopi, kalau tumbuhan horti tertentu ya tertentu, kalau industri apa," katanya.

Untuk mendorong pelaksanaan vokasi di 2019, pemerintah sendiri telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.

"Pemerintah menambah anggaran untuk vokasi tahun depan sehingga kita minta supaya jangan dibanyakkan saja duitnya. Masing-masing supaya kita minta fokusnya apa, SMK banyak sekali bidangnya administrasi perkantoran, sudah tidak jelas. Jadi itu yang konkrit saja," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak