Menteri Rini Angkat Bicara Soal Utang BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara terkait ada pihak yang mempermasalahkan utang BUMN. Seperti diketahui, beberapa proyek yang digarap BUMN mendapatkan modal melalui utang.

Rini menilai BUMN tidak ada masalah berutang selama digunakan sebagai modal kegiatan produktif dan memperbesar perusahaan.

"Selama itu produktif. Selama utang kita tarik untuk membesarkan perusahaan, untuk pembangunan, kalkulasinya benar. Return of investment-nya benar nggak masalah soal utang,"‎ kata Rini, di saat melepas pekerja Wika mengerjakan proyek di luar negeri, di Kantor Wika, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Rini menilai perlu memberikan penjelasan dengan benar perihal utang BUMN dan masyarakat diharapkan memahami hal yang benar.

"Saya rasa perlu ada pengertian bahwa BUMN itu. Sebentar-sebentar saya sudah paling kesal nih, kalau orang sudah permasalahkan mengenai utang BUMN," tegas dia.

Rini melanjutkan, perusahaan di seluruh dunia yang sedang melakukan pengembangan usaha pasti berutang, dengan begitu berutang‎ merupakan hal yang wajar. Namun dia juga tetap menekankan, meski berutang harus tetap pada rasio yang benar.

"Terus terang saya belakangan ini ngenes dengernya. BUMN banyak utang. Lho apa masalahnya kita punya utang?. Selama kita melakukannya dengan baik, berutang dengan benar, bertanggung jawab dan betul-betul digunakan untuk hal yang produktif itu yang saya jaga," tegas Rini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Janjikan Pengawasan Ketat Utang BUMN

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani janjikan pengawasan ketat utang badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp 5.217 triliun. Alasan Sri Mulyani, sebagai agen pembangunan, keberadaan BUMN sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya.

"Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," ujar dia di Bali, Kamis (6/12/2018).

Dia menuturkan, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah.

Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara. "Kita memberi injeksi likuiditas juga," ucapnya.

Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek utang BUMN. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," ujar dia.

Reporter: Harwanto Bimo P.

Sumber: Merdeka.com