Sri Mulyani Ingin Kepala Daerah Manfaatkan Secara Maksimal TKDD untuk Pembangunan

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani . (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan sosialisasi tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 di Kantornya, Jakarta. Di hadapan kepala daerah yang hadir, Sri Mulyani mengigatkan betapa pentingnya alokasi TKDD untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

"Pelaksanaan sosialisasi ini begitu penting dilakukan sebelum tahun anggaran 2019 dimulai. Karena kita akan mencoba untuk selalu optimalkan keseluruhan sumber daya yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita, termasuk TKDD semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dia mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia pun menginginkan agar kepala daerah maupun pemerintah pusat dapat mengelola keuangan sebaik-baiknya.

"Kita harus bersinergi antara pusat dan daerah bagaimana mendukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan APBN dan APBD secara tepat waktu dan kualitas," jelas dia.

Sri Mulyani juga mengingatkan jik perekonomian secara nasional telah menghadapi situasi yang tidak mudah di 2018 ini. Hal itu tercermin dengan adanya normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikan suku bunga acuan.

"Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus bersama-sama agar dampak negatif dari lingkungan global bisa kita kurangi seminimal mungkin," dia meminta.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Rancang APBD

(Foto: Liputan6.com/Tommy Kurnia Rony) — Menkeu Sri Mulyani hadiri Indonesia Banking Expo 2018 (Foto:Liputan6.com/Tommy Kurnia)

Bendahara Negara ini menambahkan, untuk mengurangi dampak negatif dari perekonomian global bisa diatasi dengan cara merancang APBN dan APBD secara serius. Tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari kesejahteraan masyarakat, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

"Ekonomi yang semakin besar, didorong oleh kelas menengah yang semakin baik, kemiskinan yang semakin turun, perekonomian yang menciptakan kesempatan kerja itu adalah daya tarik investasi yang luar biasa," pungkasnya.

Seperti di ketahui, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang, target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.461,11 triliun.

Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70 triliun.

Tonton Video Menarik Ini:

Menteri Keuangan Indoneisa Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Australia Joshua Frydenberg menandatangani MoU pembaruan kerangka kerja untuk pertukaran kebijakan dan teknis antar dua pemerintah di Gedung Parlemen Australia, Canberra (5/11)

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen