Sri Mulyani Bakal Surati Pemda yang Hobi Pelesiran ke Jakarta

20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti temuan informasi bahwa ada kepala daerah yang mengunjungi kementeriannya sebanyak 46 kali dalam setahun terakhir. Padahal sebenarnya hal ini tak perlu terjadi sebab hanya akan menghabiskan anggaran.

Sri Mulyani mengatakan, ke depan akan mengedarkan surat kepada kepala daerah agar tidak selalu hadir ke Jakarta bertemu dengan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Jadi, dengan adanya pernyataan dan temuan ini juga surat yang disampaikan dirjen, oleh saya nanti kepada kepala daerah. Sebetulnya untuk memberikan kepastian bahwa berhubungan dengan Kemenkeu anda tidak perlu harus mengirimkan orang setiap bulan 2 atau 3 kali dan kemudian dengan rombongan yang banyak menghabiskan anggaran mereka," ujar dia di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Sri Mulyani tidak menyebut siapa saja pemerintah daerah yang memiliki hobi berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan. Meski demikian, mungkin selama ini pemerintah daerah merasa keluhannya tidak didengar bila tidak datang langsung.

"Saya nggak nyebutin. Ada beberapa pemda yang melakukan seperti itu. Tapi itu kan enggak selalu mengatakan bahwa itu jelek. Mungkin selama ini mereka tidak tahu bagaimana berhubungan dengan Kemenkeu. Mereka menganggap kalau tidak datang sendiri tidak akan mendapat pelayanan," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menambahkan, upaya Kementeriannya mengingatkan kepala daerah merupakan pembelajaran yang baik. "Saya rasa itu pembelajaran yang baik. Dan kita akan coba lakukan untuk pemerintah daerah agar semakin baik," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Tanggapan Sri Mulyani soal Sandiaga Ingin Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila diamanahkan menjadi orang nomor satu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut. Menurut dia, langkah yang diambil itu tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia.

"Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu, berarti juga akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. karena berarti dalam hal ini, Oh Indonesia memiliki kandidat-kandidat Presiden yang semuanya menginginkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) nya sehat dan sustainable," kata Sri Mulyani saat ditemui ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Sri Mulyani menyampaikan, rencana yang ingin direalisasikan tersebut sebetulnya sudah dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK.

Dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak hanya mengandalkan utang saja, tapi ada beberapa skema khusus dalam pembangunan infrasturktur, termasuk dengan melibatkan pihak swasta.

"Kita sudah juga melakukan beberapa hal apakah itu menggunakan pure APBN apakah APBN, APBD, tadi juga DAK (Dana Alokasi Kusus) fisik dan kita juga gunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Bahkan, Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan melalui utang," papar Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com