Penerapan Tata Kelola Baik Perusahaan Indonesia Tertinggal di ASEAN

Jakarta Diselimuti Kabut — Ilustrasi Indonesia. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kembali mengadakan CG Conference & Award yang ke-10, dengan tema 'Bringing about Changes: Opportunities and Challenges for Directors'. Acara ini berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Acara dihadiri ratusan peserta yang sebagian besar dari kalangan emiten. Acara ini juga sekaligus memperingati pengabdian IICD yang selama 18 tahun telah berkiprah dalam melakukan internalisasi good corporate governance di Indonesia, baik melalui kegiatan training, riset, konsultasi dan seminar CG di dalam dan luar negeri.

Chairman IICD, Sigit Pramono, dalam sambutannya, mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara ASEAN dalam hal penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Sigit, dari 50 perusahaan top di Asia, terdapat 14 perusahaan berasal dari Malaysia, 12 dari Thailand, 9 Singapura sedangkan Indonesia hanya 4 emiten. Hal ini bertolak belakang dengan kekuatan ekonomi nasional yang masuk 12 besar dunia dan terbesar di Asia Tenggara.

"Negeri dengan kekuatan ekonomi masuk 12 besar dunia dan terbesar di Asia Tenggara, kita sadari masih punya pekerjaan rumah besar terkait tata kelola perusahaan publik," kata dia.

Selain itu, terdapat sejumlah hal positif yang dijalankan di negara tetangga yang dapat dijadikan contoh dan diterapkan di Indonesia.

Misalnya, kata dia, di Malaysia dan Thailand untuk menjadi direksi atau komisaris perusahaan publik, itu harus ikut pelatihan-pelatihan atau ada syarat yang harus dipenuhi para calonnya.

"Di kita belum ada. Mudah-mudahan tata kelola perusahaan di negeri ini bisa semakin baik," jelasnya.

Kerena itu, Sigit menegaskan pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong terciptanya good corporate governance, dengan berbagai kegiatan.

"Bukan hanya melalui acara puncak seperti ini tapi juga pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya untuk tata kelola bagi perusahaan publik atau emiten

"Kami juga memberikan penghargaan kepada Pemda dan kepala daerahnya Ini semangat dan tanggung jawab kami untuk membantu pemerintah, mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan praktik tata kelola yang baik," tandas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Ajang Ini, Sri Mulyani Pamerkan Deretan Penghargaan Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hadir sebagai pembicara utama dalam acara, The 10th Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) Governance Conference & Award, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Menteri Sri Mulyani menekankan pentingnya aspek good corporate governance (GGC) dalam pengelolaan lembaga. Tak lupa pula dia 'memamerkan' sejumlah keberhasilan yang diraih kementerian yang dia pimpin.

Salah satunya adalah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diketahui, Kemenpan-RB memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 62 unit kerja Kementerian Keuangan.

"Kita bangun institusi di Kementerian Keuangan, reformasi. Minggu ini kita panen banyak penghargaan mulai tadi pagi sebagai kemenkeu yang paling tinggi wilayah bebas korupsi bersih melayani. Bahkan internasional mengenai public communication dan transparancy," kata dia, Senin (10/12/2018).

Ucapan yang dilontarkannya sontak membuat hadirin memberikan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah.

"Tepuk tangannya nanti saja karena banyak sekali kita mendapatkan (penghargaan). Ombudsman beri kita sebagai rangking teratas dalam tata kelola," lanjut dia.

Sri Mulyani mengatakan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan terus dilakukan, terutama pasca-krisis tahun 1998. Hal tersebut, dilakukan semata-mata untuk membentuk lembaga negara yang semakin kredibel dari hari ke hari. Dengan demikian, dapat memberikan sumbangan pada kemajuan Indonesia.

"Sama bangun corporate governance yang baik maka membangun competitiveness ekonomi Indonesia dibutuhkan policy konsisten selama bertahun-tahun ini coba dibangun setahap demi setahap fondasi ekonomi Indonesia agar terus tumbuh dan kuat," tandas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com