Menko Darmin: Ada Insiden Tak Surutkan Semangat Bangun Infrastruktur di RI

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Menkeu Sri Mulyani (tengah) dan perwakilan OJK Nurhaida (kiri) saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyayangkan, atas penembakan yang diduga menelan 19 korban jiwa pekerja proyek Trans Papua dan satu personil TNI gugur.

Terlepas dari itu, dirinya menginginkan agar kejadian tersebut tidak mematahkan semangat pemerintah dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Semoga insiden ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia," kata dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Darmin pun tak luput menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. "Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan duka cita mendalam serta mengajak semua untuk mendoakan para korban insiden penembakan karyawan dalam pembangunan jembatan," kata dia.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah menghentikan sementara jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Penghentian pembangunan infrastruktur proyek jembatan akan dilakukan sambil menunggu kondisi di Distrik Yigi kondusif.

Seperti diketahui, terjadi penembakan kepada pekerja proyek Trans Papua yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Yigi dan Mbua, Kabupaten Nduga pada awal Desember 2018.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuturkan, korban pembunuhan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua berjumlah 20 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya adalah pekerja pembangunan jembatan, dan satu anggota TNI.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Proyek Infrastruktur Itu Bukan Utang tapi Investasi

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Sebelumnya, calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila diamanahkan menjadi orang nomor satu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Merespon itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak sepenuhnya berbentuk utang. Anggaran infrastruktur tersebut juga didapat dari investasi swasta.

"Ya kalau semuanya mau menghemat mungkin bisa. Udahlah, kalau dengan perilaku begini, kan gini, infrastruktur itu bentuknya bukan utang. Dia investasi, swastanya," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

Dia mencontohkan pada proyek strategis nasional. Banyak swasta yang memang ingin menanamkan uangnya di Indonesia.

"Mungkin APBN-nya cuma 10-11 persen, yang dari BUMN-BUMD 36 persen, swasta 51 persen. Jadi ya, dan itu bukan utang. Dia investasi, dia ambil resiko di situ. Kalau sukses dia untung, kalau kurang sukses ya untungnya sedikit. Kita tidak minjam, dia investasi di kita," tambah dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.