Menko Darmin Paparkan Upaya Pemerintah Bangun Infrastruktur hingga Industri

(Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra) — Kuliah umum oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto:Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Liputan6.com, Malang - Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) di Universitas Muhammadiyah Malang.

Di hadapan seluruh hadirin, Darmin memaparkan kinerja pemerintah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasinal.

Dalam kesempatan ini, Darmin menyampaikan, selama empat tahun terakhir Pemerintah Jokowi-JK tidak hanya fokus di bidang pembangunan infrastruktur saja. Melainkan juga tengah membangun infrastruktur di sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha” kata Darmin dalam sambutannya di Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12/2018).

Darmin mengatakan, infrastruktur industri yang dimaksud yaitu meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu. Pembangunan infrastruktur industri ini sendiri dilakukan untuk mendorong keinginan pemerintah dalam merealisasikan revolusi industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.

Dengan demikian, inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan dampak, antara lain merevitalisasi sektor manufaktur, meraih posisi kembali sebagai net ekspor, meningkatkan kekuatan keuangan negara, kemudian meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, serta membangun ekonomi yang kokoh.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pembiayaan Infrastruktur Beragam

Selain itu, Darmin menegaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak hanya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dengan dukungan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam hal ini, dana APBN yang teralokasi untuk infrastruktur mencapai 10 persen. sedangkan 51 persen berasal dari sektor swasta dan 39 persen dari BUMN.

Dengan begitu, diversifikasi fokus pembangunan infrastruktur ini juga perlu didorong dengan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor untuk memperbaiki iklim investasi.

"Pertumbuhan ekonomi biasanya meningkatkan impor, sehingga pemerintah merumuskan pemberian insentif untuk industri yang susah dihasilkan di Indonesia, seperti industri kelompok besi dan baja dan industri petrokimia. Seharusnya, industri-industri ini dikerjakan 20 tahun yang lalu, karena saat itu kita masih surplus migas," tambah Darmin.

Dia menuturkan, insentif ini diperlukan untuk menghidupkan industri-industri ini agar berkembang di Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi nasional terhadap impor. Insentif tersebut telah diberikan melalui fasilitas insentif perpajakan tax holiday yang semakin direlaksasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dirilis pada 16 November 2018 lalu.

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menambahkan, pemerintah juga telah mengintegrasikan tax holiday dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah.

Insentif-insentif ini diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan menarik para investor untuk berinvestasi di sektor-sektor yang masih belum dikembangkan di Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Fauzan turut mengapresiasi apa yang tengah dikerjakan selama ini oleh pemerintah.

Dengan demikian, pihaknya akan mendukung penuh untuk revolusi industri 4.0. "Universitas Muhammadiya Malang siap mendukung Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan Pak Menteri, Pak Gubernur, saya kira kami universitas tinggal action saja" pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak