Tanggapan Menteri Jonan soal Serikat Pekerja PLN Ancam Mogok Kerja

Liputan6.com, Ungaran - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan angkat bicara soal ancaman Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang akan melakukan aksi mogok, jika tuntutannya tidak dikabulkan.

‎Tuntutan serikat pekerja PLN yaitu, meminta perhatian dan bantuan Presiden Joko Widodo, untuk membantu menyelamatkan dan memperbaiki kondisi PLN.

Adapun tuntutan yang diajukan adalah‎ mengganti direksi PLN saat ini sebagai pihak yang langsung bertanggung jawab membuat PLN terpuruk, serta menggantikan dengan direksi PLN yang memilki integritas, profesional dan memiliki kompetensi di bidang kelistrikan. 

Mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit menyangkut hajat hidup orang banyak, sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia pun memiliki kedaulatan di bidang energi dan listrik.

Jonan pun meragukan, pihak yang melakukan tuntutan tersebut bagian dari serikat pekerja. Sebab berdasarkan informasi yang dia dapat para pekerja PLN tidak akan melakukan aksi mogok.

"Tanya saja, itu pegawai PLN bukan?," kata Jonan, saat meninjau kesiapan PLN dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, di Area Pengatur Beban (APB) PT PLN (Persero) Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Ungaran, Semarang, Kamis (13/12/2018).

Menurut Jonan, sebagai pelayan masyarakat tidak pantas melakukan aksi mogok,‎ sebab memiiki tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Jonan pun mempertanyakan loyalitas pihak yang akan mogok.

"Pelayan publik kok mau mogok, itu hatinya untuk bangsa negara atau bukan?,"‎ tutur dia.

Sementara itu, ‎Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menyatakan, pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja PLN sudah tidak lagi berkarier di PLN. Dia pun membantah ada 35 ribu karyawan PLN yang akan melakukan mogok.

"Yang ngomong itu ketua serikat pekerja yang sudah pensiun, dia enggak punya anggota banyak, dia ngomong 35 ribu enggak ada," kata dia.

Rencana aksi serikat pekerja tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi. 

Di antaranya adalah,‎ kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 yang sedang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kasus ini membuat ‎citra PLN jatuh.

Kekhawatiran berikutnya adalah kondisi keuangan PLN yang mengalami kerugian yang mencapai Rp 18,48 triliun pada kuartal IIII 2018. Atas kondisi keuangan PLN tersebut, harus ada peninjauan ulang dari sisi penggunaan energi primer, karena menjadi beban pembiayaan terbesar di PLN.

Selain itu, mengkritisi pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu Mega Watt (MW).

Sebab ‎pembangunan pembangkit tersebut kebanyakan diserahkan ke swasta, dengan semakin mendominasinya listrik swasta maka pembelian produksi listrik dari pembangkit tersebut akan meningkatkan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian berujung terpuruknya rupiah terhadap dolar AS.