Aturan Baru Taksi Online Rampung, Asosiasi Masih Persoalkan Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merampungkan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait transportasi online.

Permenhub ini akan menjadi pengganti dari Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Driver Online (ADO), Wiwit Sudarsono mengatakan, pihaknya masih akan menunggu draf final dari peraturan menteri tersebut. Sebab, ada beberapa poin yang menurut dia masih perlu dipertimbangkan sebelum itu diundangkan.

"Masalah sanksi. Dalam draft RPM (Standar Pelayanan Minimum) diatur tarif batas atas dan batas bawah, tidak melakukan suspen sepihak dan lain lain. Tapi tidak dicantumkan sanksi bagi aplikator yang tidak melakukan isi RPM tersebut," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (14/12/2018).

Kemudian, masalah selanjutnya adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Semua kendaraan yang dioperasikan untuk transportasi online kini harus memenuhi syarat dan ketentuan salah satunya memiliki akun sopir pribadi.

Sebab, selama ini masih banyak ditemui beberapa sopir yang menggunakan akun milik orang lain. "Dalam SPM salah satunya akun harus sama. Makannya harus dilakukan pemutihan akun atau open suspen akun terlebih dahulu. Karena saat ini banyak driver yang masih menggunakan akun orang lain untuk bekerja," ujar Wiwit.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com