Produk Tak Bersertifikat Halal pada 2019, Pelaku Industri Bisa Kena Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Berdasarkan pasal 4 dalam UU ini, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

Pada pasal 67, menyebutkan jika kewajiban sertifikat tersebut mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan pada Oktober 2019.

‎"Di UU 33 tahun 2014. Semua memang tidak diatur kawasannya, tetapi di situ diatur semua produk yang beredar di Indonesia pada 2019 harus bersertifikat halal," ujar ‎Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Sementara untuk sanksi,‎ pasal 56 menyatakan‎ pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal‎ dipidana dengan ‎pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana ‎denda paling banyak Rp 2 miliar.

Namun, Gati berharap sanksi tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi pelaku industri. Menurut dia, yang paling penting saat ini bagaimana industri mau menciptakan produk sesuai dengan standar halal.

"Enggak usah pikirin sanksi dulu, yang penting penerapan dulu. Kalau belum apa-apa sudah dikenakan sanksi, bagaimana industri mau maju. Yang penting berkembang dulu industrinya," kata dia.

Gati juga mengatakan, untuk memastikan produk mengikuti standar halal, Kemenperin telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini sendiri berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

"Ada BPJPH yang menentukan (halal atau tidak). Jadi kami bekerja sama dengan mereka," ujar dia.