Menko Darmin Ungkap 3 PR di Kementeriannya Jelang Akhir 2018

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Menkeu Sri Mulyani (tengah) dan perwakilan OJK Nurhaida (kiri) saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang masih dikerjakan menjelang akhir 2018.

Salah satunya pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

"Ini sudah jalan, dari bupati sudah naik ke sini, sudah diverifikasi dan disampaikan rekomendasi oleh gubernur,” ujar Darmin, di kantornya Jumat (14/12/2018).

Dia menuturkan, perpres itu sudah ada tim khusus sehingga pemerintah tinggal mengevaluasi, melihat usulan dan identifikasi lahan-lahan yang masuk kawasan hutan.

Kedua, mengenai moratorium kelapa sawit. Pemerintah terus mendorong agar kelapa sawit Indonesia bisa memenuhi syarat internasional.

"Dalam 3 tahun itu, kita identifikasi semua kebun sawit, mau 1 hektar punya perorangan, mau 100.000 hektare punya konglomerat, kita akan cek surat-suratnya beres tidak. Jangan cuma kemudian sudah hasilnya banyak, izin sama sertifikasinya tidak diurusin. Termasuk 20 persennya sudah dibagi belum sama rakyat kecil? Kalau sudah semuanya, ya bagus," ujar dia.

Terakhir, penyelesaian Perpres Reforma Agraria. Menurut Darmin Nasution, ketiga hal tersebut yang masih menjadi PR bagi kementeriannya. Meski demikian, dia belum bisa mengetahui kapan ketiga hal itu bisa diselesaikan.

"Itu butuh beberapa tahun. Jadi ini yang akhir tahun ini belum kelar, bukan berarti akhir tahun ini selesai. Jadi ada tiga ya. Yang mau dilaunching besar-besaran tahun depan ya Vokasi. Ya itu dia program besar. Kalau soal proyek strategis nasional kan itu jalan saja, kita tinggal ikuti berapa yang selesai, berapa yang belum," tutur Darmin.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Bangun Infrastruktur hingga Industri

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Sebelumnya, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasutionmenghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) di Universitas Muhammadiyah Malang.

Di hadapan seluruh hadirin, Darmin memaparkan kinerja pemerintah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasinal.

Dalam kesempatan ini, Darmin menyampaikan, selama empat tahun terakhir Pemerintah Jokowi-JK tidak hanya fokus di bidang pembangunan infrastruktur saja. Melainkan juga tengah membangun infrastruktur di sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

"Pemerintah mendiversifikasi fokus pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya akan mengembangkan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur industri, serta iklim perizinan dan kemudahan berusaha” kata Darmin dalam sambutannya di Malang, Jawa Timur, Kamis 13 Desember 2018.

Darmin mengatakan, infrastruktur industri yang dimaksud yaitu meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata Terpadu. Pembangunan infrastruktur industri ini sendiri dilakukan untuk mendorong keinginan pemerintah dalam merealisasikan revolusi industri 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.

Dengan demikian, inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan dampak, antara lain merevitalisasi sektor manufaktur, meraih posisi kembali sebagai net ekspor, meningkatkan kekuatan keuangan negara, kemudian meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, serta membangun ekonomi yang kokoh.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak