Kemenhub Akhirnya Susun Aturan soal Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya merumuskan aturan demi mengakomodir ojek online. Pembahasan ini dilakukan sesuai dengan masukan berbagai pihak.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mengundang beberapa pakar dan pelaku industri dalam proses pembahasannya. 

"Jadi memang Pak Menteri Perhubungan itu punya diskresi yang tertuang dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, di mana dalam pasal 12 Kemenhub bisa mengeluarkan satu Peraturan Menteri sepanjang sudah ada aktivitas di masyarakat tapi belum ada aturannya," kata Budi di Kemenhub, Selasa (18/12/2018).

Budi mengakui, memang kendaraan roda dua tidak masuk dalam daftar angkutan umum yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Namun demikian, ia menuturkan, prinsip pembuatan aturan ini bukan berarti menjadikan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum, tapi isi PM ini lebih kepada mengatur soal keselamatan, tarif dan masalah suspend. 

"Pak Menteri minta aturan ini secepatnya bisa dilahirkan. Dan beliau minta draftnya harus selesai besok," tegas dia.

Dalam aturan ojek online ini akan juga diatur mengenai aspek keselamatan baik untuk pengemudi hingga penumpangnya. Budi menuturkan, seperti salah satunya yang dipertimbangkan adalah para pengemudi wajib menggunakan jaket yang menjadi atribut masing-masing perusahaan.

"Karena jaket ini bisa meminimalisir terjadinya luka-luka jika terjadi apa-apa di jalan, selain wajib menggunakan helm," ujar dia. Budi mengklaim apa yang tengah dibahas ini sudah mendapat dukungan dari pihak Korlantas. (Yas)