BPK: Freeport Mesti Bayar IPPKH Rp 460 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Masalah lingkungan PT Freeport Indonesia yang mengganjal proses perubahan status Kontrak Kary‎a (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah terurai.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan masalah penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar area tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan persoalan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil mengatakan, temuan tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)‎, berikutnya akan diselesaikan dengan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPPKH  sebesar Rp 460 miliar. 

"Pengunaan hutan lindung. Izin lahan sudah diurus, Rp 460 miliar," kata Rizal, di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Rizal melanjutkan, untuk pembuangan limbah tailing, Freeport Indonesia telah membuat peta jalan (road map) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sudah dibahas dengan KLHK.