Menteri Susi: Akuntabilitas Masih Jadi PR Besar buat KKP

Ia menambahkan, ekosistem proses pengiriman barang dan jasa KKP juga masih berbenturan dengan regulasi yang panjang dari pemerintah. Sistem pengadaan, kata dia, perlu dipangkas untuk lebih singkat dan memudahkan.

"Begitu banyak kesulitan yang kita sendiri, pemerintah, buat dalam belanjakan anggaran. Kita tersibukkan dengan proses dan proses. Sudah kapal tidak jadi, poltek 10 juga tidak jadi. Padahal seharusnya 10 poltek itu terbangun dalam 1 tahun. Sekarang baru 7 poltek yang terbangun selama 4 tahun," ungkap dia.

Oleh sebab itu, ia secara tegas menyarankan agar KKP ke depannya dapat lebih akuntabel dalam mengelola anggaran. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dinilai penting guna mengoptimalkan manfaatnya kepada masyarakat.

"Negara sudah sediakan uangnya, karena KKP kurang akuntabilitas kita jadi tak bisa buat anggaran itu terserap untuk program pembangunan. Nelayan kecil kita faktanya tetap tidak punya kapal. Yang disalahkan pasti Menterinya,   Saya minta pengadaan ini harus berubah. Untuk kawan-kawan KKP, ini PR kalian semua," ujarnya.

"Jadi saya harap kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jadi pintu untuk revitalisasi, kembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di KKP," ia menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: