Pemerintah Tawarkan Pengembangan 6 Jembatan Timbang ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU Pengembangan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau yang biasa dikenal dengan jembatan timbang di Pulau Sumatera dan Jawa. Proyek ini merupakan revitalisasi UPPKB dengan total investasi sekitar Rp 330,6 Miliar. 

Dalam acara yang digelar di Ruang Nusantara, BKPM, Kamis (201/2/2018), hadir sekitar 90 peserta yang meliputi investor di bidang terkait, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman menyampaikan pengembangan UPPKB bertujuan bukan hanya untuk membangun dan mengadakan fasilitas pendukung operasional jembatan timbang.

Namun juga mengoptimalkan fungsi UPPKB dalam pengawasan, penindakan, dan pencatatan atas kendaraan bermotor tipe angkut muat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

“Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan efisiensi anggaran semata, yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta dalam menyajikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan keahlian dalam penggunaan teknologi dan pengalaman yang dimiliki,” ujar dia.

Direktur Prasarana Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhu) Chandra Irawan mengungkapkan, pengembangan UPPKB melalui skema KPBU meliputi enam lokasi, yaitu UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes, UPPKB Subah Kabupaten Batang, UPPKB Guyangan Kabupaten Nganjuk, UPPKB Blambangan Umpu Kabupaten Lampung Utara, UPPKB Merapi Kabupaten Lahat dan UPPKB Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

‎Dengan pengembalian investasi berasal dari Avalaibility Payment (AP) selama masa konsesi 15 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dengan lingkup jaminan berupa kepastian pembayaran AP serta resiko politik dan regulasi.

“Pengembangan UPPKB ini akan disesuaikan menuju standar pelayanan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan,” jelas Chandra.

Rencana pengembangan UPPKB ini juga akan dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang handal yan akan terkoneksi dengan sistem data terpusat Kementerian Perhubungan.