Hadapi Natal dan Tahun Baru, BI Siapkan Uang Tunai Rp 101,1 Triliun

Persiapan Uang Tunai Bi — Petugas mengecek lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Guna memenuhi kebutuhan uang tunai selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang kartal sebanyak Rp 193,9 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai Rp 101,1 Triliun guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan pemakaian uang pada perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Jumlah uang tunai yang disediakan tersebut naik 10,3 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat Rp 93,7 Triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, BI akan memastikan kebutuhan uang tunai akan tercukupi di Tanah Air baik di kota maupun di daerah. "BI memastikan uang tunai cukup baik di pusat maupun di daerah," kata Perry di kantornya, Kamis (20/12/2018).

Dia juga menghimbau agar masyarakat beralih pada pembayaran nontunai. Sebab dinilai lebih cepat, aman dan nyaman dibanding dengan membawa uang tunai kemana-mana.

"Kalau terpaksa paka tunai, ingat 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, dan lain-lain. Lebih baik nontunai," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengungkapkan sebaran uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru terbanyak di Pulau Jawa. Khususnya di Jabodetabek.

"Untuk pulau Jawa di luar Jabodetabek itu adalah Rp 28,4 Triliun, itu pangsanya 28,1 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah Timur Indonesia sebarannya sebanyak Rp 28,1 triliun dengan pangsa 27,7 persen. Sumatera Rp 21.2 Triliun dengan pangsa 21 persen.

"Jabodetabek sendiri Rp 23,4 triliun pangsanya 23,2 persen. Kebayang ya itu Jabodetabek saja," ujarnya.

Dia mengungkapkan, uang tunai yang disiapkan BI akan didominasi oleh uang kertas pecahan nominal besar.

"Dari semua itu, 98 persen pecahan besar atau Rp 20.000 ke atas. Selebihnya 2 persennya adalah pecahan kecil. Selamat menukar," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BI Berkomitmen Larang Penerimaan Gratifikasi

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) — Menteri Keuangan Sri Mulyani, (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat konpers hasil rapat KSSK, Jakarta Selasa (31/7). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia (BI)berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan BI.

Menurut Direktur Eksekutif, Agusman, komitmen tidak menerima gratifikasi ini sejalan dengan prinsip tata kelola lembaga publik yang baik (Good Public Governance) serta penerapan Kode Etik Anggota Dewan Gubernur dan Peraturan Disiplin Pegawai BI.

"Bank Indonesia sangat menghargai dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap komitmen ini, dengan tidak memberikan hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia, dalam kesempatan apapun termasuk dalam rangka perayaan hari raya keagamaan," papar Agusman, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Agusman menegaskan, jika pihak-pihak yang disebutkan di atas diketahui menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut melalui Whistleblowing System Bank Indonesia di web Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/wbsbi atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Surat: WBS-BI ‪Jl. M.H Thamrin No.2 Jakarta 10350

Faksimile: (+62)21 2310 689

E-mail: wbsbi@bi.go.id

SMS: (+62)811 86 927 24 (WBSBI)

Telepon: (+62)21 2981 7752

Di akhir, BI mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan komitmen ini.