Seperti BI, Menko Darmin Ramal Defisit Transaksi Berjalan 2018 di 3 Persen

Pertumbuhan Ekspor Kuartal III 2018 Menurun — Kapal mengangkut peti kemas dari JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/11). Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekspor kuartal III/2018 mencapai 7,7 persen, berbanding jauh dengan kuartal III/2017 sebesar 17,26 persen. (Merdeka.com/ Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan kembali melebar di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal IV 2018. Hal tersebut dipicu oleh defisit neraca perdagangan di November 2018 yang melebar ke posisi Rp 2,05 miliar.

Meskipun demikian, untuk keseluruhan tahun, defisit transaksi berjalan Indonesia masih akan berada di 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa ia pun memiliki pandangan yang sama dengan yang disampaikan BI. Dia memprediksi defisit transaksi berjalan tahun 2018 akan ada di kisaran 3 persen.

"Ya kumulatif (keseluruhan tahun) mungkin memang sekitar 3 persen," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/12).

Dia mengakui bahwa angka tersebut memang masih cukup tinggi. Namun, demikian, kata dia, lebih baik. Sebab Indonesia pernah mengalami defisit transaksi berjalan di lebih 3 persen, misalnya pada tahun 2014 yang sebesar USD 27,5 miliar atau 3,09 persen dari PDB.

"Artinya itu agak tinggi. Tinggi sekali juga tidak. Karena 2014, 2015 lebih tinggi," jelas Darmin.

Selain itu, menurut dia meskipun transaksi berjalan masih defisit, tapi transaksi modal dan keuangan sudah menunjukkan kinerja positif dengan mengalami surplus.

"Jangan melihat transaksi berjalan berdiri sendiri. Melihatnya harus bersama-sama dengan transaksi modal dan keuangan. Sekarang surplus transaksi modal dan keuangan sudah cukup besar sehingga memang masih negatif totalnya tapi sudah kecil," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk merayakan pencapaian ekspor sepeda motor, Presiden Jokowi kunjungi pabrik Yamaha di Pulogadung, Jakarta Timur.

2 dari 2 halaman

Defisit Transaksi Berjalan Tak Bisa Selesai di 1 Masa Pemerintahan

Kinerja Ekspor dan Impor RI — Aktivitas bongkar muat barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor dan impor Indonesia mengalami susut signifikan di Juni 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa upaya penyelesaian persoalan defisit transaksi berjalan merupakan sebuah program jangka panjang dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Kita ingin kebijakan itu kita buat secara permanen dan berkesinambungan karena upaya untuk mengurangi CAD tidak bisa cukup untuk satu masa kepemerintahan. Ini harus ada upaya yang berkesinambungan," kata Bambang, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dia pun memastikan upaya menekan CAD tersebut bakal dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Jadi dalam RPJMN akan kita buat apa yang akan menjadi prioritas di 5 tahun ke depan terutama yang memang pengalihan ekspor dari yang basisnya SDA (sumber daya alam) ke yang olahan sehingga itu bisa memperbaiki CAD kita ke depan," jelas dia.

"Kemudian kita juga akan susun langkah jangka panjang sehingga CAD itu tidak lagi permanen di Indonesia. Harapan kita suatu saat kita bisa current account surplus," imbuhnya.