Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap, program Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) khusus untuk negerasi milenial bisa keluar pada awal 2019 mendatang.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, usulan tersebut telah didiskusikan bersama Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) dalam waktu dekat ini.
Advertisement
Baca Juga
"Baru dibahas dengan Wapres. Mungkin awal Januari (2019) akan kita bahas lagi dengan Wapres," ujar dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyatakan, skema KPR milenial ini terkesan mirip dengan ide formulasi baru program KPR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta TNI/Polri.
"Misalnya, gaji tidak dibatasi Rp 4-7 juta, membangun rumahnya bisa lebih besar dari 36 meter persegi, bunganya mungkin diturunkan dari 5 persen, dan uang muka 1 persen," jelas dia.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bentuk Pokja
Khalawi melanjutkan, dirinya telah mendapat arahan dari Menteri Basuki untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) guna keberlanjutan skema KPR bagi milenial tersebut.
"Nanti melibatkan bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta, pengembang, asosiasi, mungkin juga dari pakar atau akademisi," sebutnya.
Dia berharap, rancangan skema KPR ini mendapat tanggapan positif dari Wapres JK, agar bisa diimplementasikan pada awal tahun depan.
"Dalam waktu dua minggu ini Insya Allah nanti akan dibahas lagi di Kantor Wapres. Semoga enggak lama bisa diputuskan, untuk tahun depan sudah bisa bergulir," ujar dia.
Advertisement