Pemerintah Diminta Diversifikasi Pangan Agar Tak Perlu Impor Beras di 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras Aman — Ilustrasi pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan. Hal ini agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai pangan pokok dan mengurangi potensi impor beras.

"Perlunya program diversifikasi pangan menjadi kinerja strategis Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga masyarakat tak hanya tergantung kepada beras sebagai sumber pokok pangan," ujar Anggota Komisi IV DPR I Made Urip di Jakarta, Minggu (23/12/2018).

Menurut dia, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan. Selain meningkatkan produksi beras, diversifikasi pangan juga patut menjadi program pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan target Kementan agar Indonesia tidak perlu impor beras di 2019, Urip meyakini hal tersebut bisa teralisasi. ‎Alasannya, stok beras yang ada kini sudah mencukupi kebutuhan nasional.

Dari data Kementan, stok beras sampai per akhir November 2018 sebanyak 2,7 juta ton sehingga mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Ditambah lagi, per tiga bulan petani sedang panen yang jumlahnya minimal 3 juta ton beras. Diprediksi, stok beras nasional hingga menjelang akhir 2018 sebesar 3,8 juta ton.

"Selama ini kalau kita perhatikan, Kementan menyampaikan bahwa kita surplus. Mudah-mudahan dengan diversifikasi, impor tidak terjadi dan produksi beras nasional mengalami peningkatan," ungkap dia.

Urip menyatakan, potensi peningkatan produksi beras nasional dapat ditelurusi dari angka pertambahan luas tanam padi yang dilakukan selama ini.

Tercatat, selama Januari hingga Juni 2018, jumlah luas tanam padi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 18 juta hektare. Angka itu meningkat dibandingkan periode Oktober 2016 sampai September 2017 sebesar 15 juta hektare.

"Tapi di satu sisi misalkan terjadi konversi lahan yang begitu banyak, lahan-lahan produktif yang hilang itu apakah bisa diganti dengan luas areal baru. Itu butuh data konkrit," kata dia.

Untuk memperkuat ketahanan beras nasional, lanjut Urip, pemerintah melalui Kementan melakukan upaya lebih konkrit, seperti lebih banyak memberikan subsidi kepada petani untuk pupuk, benih maupun alat mesin pertanian.

"Kemudian perbaikan jaringan irigasi. Itu harus terus dilakukan Kementan," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Stok Pupuk di Jawa Barat Dipastikan Aman hingga Awal 2019

PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan produsen pupuk terbesar di Asia. (Dok Pupuk Indonesia)

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anggota holding-nya Pupuk Kujang mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi ke seluruh gudang lini III di Jawa Barat Banten, untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang akhir tahun 2018. Pupuk Kujang memastikan stok pupuk bersubsidi sudah memenuhi gudang lini III tingkat kabupaten.

"Bisa dipastikan bahwa stok pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam di wilayah Jawa Barat Banten aman hingga awal tahun 2019," kata Direktur komersil PT Pupuk Kujang Rita Widayati dalam keterangannya, Jumat (21/12/2018).

Rita menjelaskan, sampai saat ini, stok urea untuk Jawa Barat dan Banten mencapai 119.178 ton atau 172 persen dari ketentuan sebesar 52.125 ton. Untuk NPK, stoknya mencapai 47.047 ton atau hamper tiga kali lipat dasri ketentuan sebesar 11.390 ton.

Sedangkan pupuk organik, stoknya mencapai 10.717 ton atau 173 persen dari ketentuan sebesar 6.164 ton. Sementara itu pencapaian realisasi penyerapan pupuk urea bersubsidi di Jabar-Banten, sampai dengan 19 Desember 2018, mencapai 524.588 ton jumlah itu setara dengan 84 persen dibandingkan kebutuhan Dinas Pertanian sebanyak 621.700 ton.

Rita juga menambahkan selain memastikan stok pupuk Jawa Barat dan Banten, hingga saat ini stok pupuk untuk wilayah Karawang dsapat dipastikan juga aman yaitu stoknya mencapai 5.381 ton pupuk urea atau 107 persen dari ketentuan sebesar 5.024 ton. Sedangkan stok pupuk NPK sebanyak 22.377 ton dan 728 ton pupuk organk.

“Stok ini, sangat cukup. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan petani sampai dengan awal tahun 2019” ujar Rita.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Rita juga mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan stakeholder dan masyarakat yang aktif dalam monitoring penyaluran pupuk untuk sector tanaman pangan.

“Hal ini agar pupuk bisa sampai ke tangan petani dengan prinsip 6T (Tepat Tempat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Waktu). Kami berharap dengan komitmen bersama ini, untuk mengedepankan kepentingan petani, dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah Jawa Barat & Banten” pungkas Rita.