KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Bencana tsunami yang terjadi Sabtu (22/12/2018) malam, tak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan beberapa daerah yang umumnya adalah perkampungan nelayan.

Untuk itu, Minggu (23/12/2018) hingga hari ini, KKP menurunkan tim untuk melakukan pengumpulan data dan pemetaan cepat karakteristik tsunami dan kerusakan yang terjadi, sekaligus menyalurkan bantuan yang dibutuhkan.

Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut serta dalam kegiatan pantau udara daerah-daerah terkena dampak bencana dan aktivitas Anak Gunung Krakatau.

Pemetaan cepat karakteristik tsunami dan dampaknya terhadap infrastruktur di kawasan nelayan khususnya dan lokasi pesisir umumnya, sangat penting agar bisa dirumuskan rekomendasi penataan ruang pesisir terkait sempadan pantai sesuai Perpres 51/2016 dan upaya mitigasi ke depan sesuai PP 64/2010.

Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, dapat mengantarkan langsung ke posko-posko tersebut atau menghubungi koordinator di masing-masing area.

Area Banten dapat menghubungi Yayan di nomor +6281297023734, sedangkan area Lampung dapat menghubungi Rustanto di nomor +628111992486.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina, juga turut dalam pemantauan langsung daerah terkena dampak bencana.

Zulficar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung dampak tsunami terhadap kawasan-kawasan pemukiman dan pesisir, dampak terhadap nelayan dan masyarakat terdampak, serta menakar tingkat keparahannya untuk dapat dilakukan upaya antisipasi secara efektif.

“Selama perjalanan kita melihat di beberapa titik banyak rumah, pemukiman yang mengalami kerusakan, ratusan perahu rusak atau karam, puluhan hatchery (pusat pembenihan) yang hancur , juga banyak Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang juga rusak, sehingga ini juga menjadi konsen kita semua,” tutur Zulficar di sela-sela kunjungannya ke Lampung, Selasa (25/12/2018).

Sementara itu, Rina mengatakan dalam waktu dekat KKP akan mendata apa-apa yang dibutuhkan stakeholder kelautan dan perikanan.

“Di daerah Lampung ini misalnya, banyak perahu-perahu yang rusak. Teman-teman DJPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) akan mencoba bergerak untuk membuka bengkel kapal mobile, sehingga bisa membantu memperbaiki kapal-kapal dan perahu-perahu yang ada untuk bisa melaut kembali. Kemudian kita juga bisa melihat apa yang bisa dibantu oleh teman-teman DJPB (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) terhadap pembudidaya-pembudidaya yang hatchery rusak di sekitar Lampung. Di sisi lain, akan ada bantuan-bantuan juga dari PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), ikan segar, ikan kaleng, untuk membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan konsumsi yang layak dan kualitasnya bagus dari KKP,” terang Rina.

Tindakan ini menyusul besarnya dampak tsunami terhadap warga khususnya nelayan yang tinggal di sekitar Selat Sunda. Desa Way Muli, Lampung Selatan misalnya.

Desa yang ditinggali 55 kepala keluarga (KK) tersebut, ikut terkena dampak tsunami yang melanda. Dua warga menjadi korban meninggal dunia, sementara itu sebagian besar tempat tinggal warga rusak.

Perahu dayung maupun perahu mesin dan jaring yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian mereka juga rusak dan hanyut terbawa tsunami.

Tak hanya itu, Instalasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Way Muli mengalami kerusakan pada bangunan dan fasilitasnya terhantam gelombang tsunami.

Di daerah ini, KKP telah menyalurkan bantuan logistik berupa bahan makanan, obat-obatan, pakaian, selimut, dan perlengkapan bayi seperti diapers yang diserahkan langsung kepada Ketua RT setempat, tokoh masyarakat, dan warga.

Dampak tsunami juga dirasakan warga Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten.

Kordinator Posko Bantuan Desa Cigorondong Arsaca Wijaya menyebutkan, tsunami telah mengakibatkan sebagian rumah warga rusak berat, hanyut dan rata terhantam gelombang.

Menurutnya, sekitar 50 KK nelayan juga kehilangan kapal dan alat tangkap (jaring dan bubu). Oleh karena itu, selain bantuan logistik makanan, obat-obatan, dan pakaian, mereka juga mengharapkan bantuan kapal untuk mencari nafkah saat kondisi sudah mulai kondusif.

“Kami berterima kasih atas bantuan KKP kepada masyarakat, khususnya untuk Desa Cigorondong, umumnya di Kecamatan Sumur,” tuturnya.

Berdasarkan penelusuran tim KKP, terdapat 143 kapal yang rusak dan 13 kapal hilang di dua desa, Desa Sumur dan Desa Cigorondong, bahkan di Desa Sumur 29 orang meninggal dunia.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Desa Sumur juga mengalami kerusakan. Aset Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Cigorondong milik Provinsi Banten juga rusak parah.

Masih di Pandeglang, Kecamatan Labuan turut terkena dampak tsunami. Kurang lebih 300 perahu nelayan tenggelam akibat tsunami.

Pada Selasa (25/12/2018), KKP mengirimkan bantuan kepada warga yang mengungsi di Masjid Ar-Rahman, Kampung Muncang, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Di pengungsian tersebut, terdapat total 17 KK yang berasal dari Desa Teluk dan Desa Labuan.

Tak hanya itu, Rabu (26/12/2018), banjir juga menghantam Kampung Cipunten, Desa Lebak, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Banjir ini diduga terjadi karena meluapnya air sungai akibat terhambatnya aliran air ke laut. Meski tak ada korban jiwa, banyak warga tak sempat menyelamatkan harta bendanya.

Di lokasi ini, KKP juga telah menurunkan tim untuk melakukan evakuasi korban banjir dengan menggunakan Rubber Boat ke tempat yang lebih aman.

Mengingat banyaknya korban jiwa, Zulficar mengatakan bahwa KKP akan memproses klaim asuransi nelayan, yang merupakan salah satu program perlindungan nelayan dari KKP.

“Kita juga mendengar beberapa nelayan juga meninggal dan memiliki asuransi nelayan. Tentu saja klaim-klaim asuransinya kami data dan ditindaklanjuti,” pungkas Zulficar.