Sri Mulyani Buka Suara soal Dana Kurangi Risiko Tsunami

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan rencana induk atau masterplan pengurangan risiko bencana tsunami. Masterplan tersebut diharapkan dapat menguatkan sistem peringatan dini bencana alam sehingga dapat menekan jumlah korban ketika bencana terjadi.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan rencana tersebut tentu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

"Kalau mengenai masalah penanganan bencana itu semua dikoordinasikan" kata dia, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Sedangkan terkait alokasi anggaran untuk rencana induk tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam hasil koordinasi tersebut. "Nanti kita akan ikuti apa yang menjadi koordinasi dari penanganan keseluruhan bencana," tandasnya.

Diketahui, Kepala Pusat Data Indivasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bahwa Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang sekaligus program tentang deteksi dini bencana tsunami

.Sejatinya, kata Sutopo, program peringatan dini tsunami pernah dilakukan di tahun 2012. Sayangnya program tersebut terhenti karena kurang dana.

"Oleh karena itu untuk tsunami perlu melanjutkan program peringatan. Masterplan yang dulu pernah dilakukan tahun 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor," paparnya dalam konferensi pers, di Kantor BNPB, Selasa (25/12/2018).

Berkaca pada kejadian tsunami terakhir, di Selat Sunda, Sutopo mengamini tidak ada peringatan dini akan datangnya tsunami. Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki alat deteksi tsunami yang diakibatkan dari longsor bawah laut dan erupsi gunung berapi.

"Tidak ada peringatan dini tsunami karena memang kita, Indonesia, tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut dan erupsi gunung api sehingga proses yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada evakuasi, masyarakat tidak ada kesempatan untuk evakuasi. Yang terjadi di Selat Sunda tidak ada (peringatan dini) karena kita tidak memiliki sistem," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com