Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah Meleset dari Target APBN 2018

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga akhir 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut di bawah target awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB.

"Defisit APBN terealisir Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari PDB kita. Angka ini jauh lebih kecil dari UU APBN yang menargetkan defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen. Juga jauh lebih kecil dari angka defisit tahun lalu yang mencapai Rp 341 triliun jadi penurunannya Rp 80 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Defisit ini berasal dari pendapatan dan belanja yang direalisasikan selama 2018. Pendapatan negara sendiri, mencatatkan pencapaian yang cukup baik. Di mana, total pendapatan sebesar Rp 1.942,3 triliun atau mencapai 102,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun.

"Dalam hal ini terealisasi Rp 1.942,3 triliun lebih besar 2,5 persen dari target APBN Rp 1.894,7 triliun. Ini adalah suatu hasil yang sangat baik. Kalau kita lihat ke belakang, APBN 2018 adalah yang pernah mengalami realisasi lebih besar dari UU APBN nya. Jadi pertama kali lagi APBN kita bisa mencapai lebih besar semenjak 2012," jelasnya.

Adapun komponen pendapatan adalah penerimaan perpajakan yang tumbuh 13,2 persen dibanding tahun lalu dan mencatatkan penerimaan sebesar Rp 1.521,4 triliun. Penerimaan PNBP sebesar Rp 407,1 triliun atau 147,8 persen dari target awal Rp 275,4 triliun.

"Selain itu, penerimaan hibah juga mengalami kenaikan cukup tajam. Dari tadinya diperkirakan Rp 1,2 triliun, realisasinya Rp 13,9 triliun atau dalam hal ini persentasenya 1.116 persen dari original. Dari sisi pendapatan negara nampak sangat baik," jelas Sri Mulyani.

APBN 2018 juga menggambarkan sisi belanja negara yang positif. Untuk pertama kali belanja negara hampir mencapai 100 persen yaitu 99,2 persen dari anggaran Rp 2.220,7 triliun. Angka tersebut tumbuh dari tahun lalu sebesar 9,7 persen.  

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat untuk belanja Kementerian Lembaga telah dibelanjakan Rp 836,2 triliun dari Rp 847,4 triliun atau 98,7 persen. Belanja non Kementerian Lembaga termasuk subsidi kenaikannya besar yaitu realisasi Rp 608,2 triliun atau 100,2 persen.  

"Untuk transfer ke daerah, dana transfer ke daerah dan dana desa hampir terealisasi keseluruhan. Transfer ke daerah Rp 697,9 triliun atau 98,8 persen atau tumbuh 2,3 persen dari tahun lalu. Dan dana desa terserap Rp 59,9 triliun atau nyaris 100 persen yaitu 99,8 persen dari target Rp 60 triliun," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com