Banyak Kontraktor Gulung Tikar di 2018, Bagaimana Tahun Ini?

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah rupanya tak selaras dengan bisnis kontraktor karena banyak yang mengalami gulung tikar.

Namun begitu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menganggap, 2019 bisa menjadi tahun yang lebih baik bagi para kontraktor kecil dan menengah yang tersebar di pelosok Indonesia.

Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan, sudah terlalu banyak kontraktor swasta yang gulung tikar lantaran kalah saing dengan keberadaan asosiasi yang menaungi kontraktor dengan raport baik.

"Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 18 (Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi), kontraktor yang tergabung bersama Gapensi ada sekitar 68 ribu. Saat UU itu terbit, muncul beberapa asosiasi. Pengguna jasa konstruksi kemudian banyak yang lebih memilih asosiasi yang berkinerja baik," papar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (7/1/2019).

"Sekarang ada 35 ribu kontraktor yang tergabung dalam Gapensi," dia menambahkan.

Oleh karenanya, Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wilayah Timur ini menyebutkan, banyak kontraktor swasta kecil dan menengah yang lantas tutup usaha akibat kekurangan modal sehingga kalah saing dalam proses pelelangan.

"Pada 2017-2018 banyak proyek besar untuk memacu pertumbuhan infrastruktur. Tapi kontraktor-kontraktor daerah itu secara modal tidak mencukupi," tutur dia.

Akan tetapi, dia menuturkan, Gapensi melihat adanya secercah harapan terkait peluang kontraktor kecil untuk mendapatkan lahan proyek. Hal ini lantaran adanya perubahan segmentasi pasar jasa konstruksi, sehingga kontraktor swasta bisa mengambil proyek dengan nilai kontrak antara 0 hingga Rp 10 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komite keselamatan telah selesai melakukan evaluasi proyek infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Surat Edaran Kementerian PUPR

Proyek Infrastruktur Terdampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah — Jajaran tiang beton proyek LRT di Jakarta, Kamis (6/9). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak terhadap proyek infrastruktur. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penerbitan Surat Edaran Nomor 10 memaparkan, telah memberikan klasifikasi pemaketan pemaketan terhadap suatu proyek. Perusahaan kecil bisa menggarap proyek Rp 0-10 miliar, sedangkan perusahaan menengah Rp 10-100 miliar dan perusahaan besar Rp 100 miliar ke atas.

"Mereka sekarang bisa kerjakan proyek 0 sampai Rp 10 miliar. Apalagi 2019 ini presiden banyak instruksikan Kementerian PUPR bangun proyek semisal sekolah atau madrasah. Itu jadi peluang 120 kontraktor daerah untuk ikut berpartisipasi proses pelelangan," tutur dia.