Menko Darmin Lantik Edy Putra Irawady Jadi Kepala BP Batam

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Edy menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Kita tentu saja bersyukur pada hari ini, kita melaksanakan pengangkatan kepala serta dua deputi BP Batam setelah kita membebaskan kepala dan deputi yang lama dari tugasnya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Darmin mengatakan, peralihan ini dilakukan untuk melanjutkan hasil keputusan pemerintah dalam sidang kabinet yang dilaksanakan pada 17 Desember 2018. Pemerintah juga tengah menyiapkan amandemen aturan baru, agar penyerahan BP Batam kepada Walikota Batam segera dapat berlangsung.

"Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Walikota Batam paling lambat 30 April 2019," jelasnya.

Pelantikan tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Selain itu, sebagai saksi juga dihadiri oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwiyono.

Sebelumnya, Pemerintah akan menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam dan mengalihkan kewenangannya ke Pemerintah Kota Batam. Hal ini usai pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait dualisme di Batam.

"Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, tidak boleh dua. Segera hilang," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip dari Setkab usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Darmin, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Namun, Menko Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. "Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan," tegasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Cetak Surplus, BP Batam Yakin Beri Kontribusi 7 Persen ke Ekonomi Daerah di 2019

Menikmati Pemandangan dan Pesona Jembatan Barelang di Batam — Plang nama yang berada di jembatan Barelang di Batam, Kepri (15/4). Jembatan ini menghubungkan sejumlah pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

BP Batam membukukan surplus mencapai Rp 268,97 miliar sampai 25 Desember 2018. Adapun saldo kas BP Batam sebesar Rp 711 miliar atau terdapat peningkatan sebesar 60,86 persen dari saldo awal kas awal tahun ini sebesar Rp 442 miliar.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah meyakini berbagai keberhasilan yang berhasil diraih BP Batam pada tahun ini, mampu memberikan konstribusi terhadap pencapaian perekonomian Batam 7 persen pada tahun depan.

Dia mengatakan kenaikan ini seiring beragam upaya dan inovasi khususnya di bidang pelayanan perizinan lahan yang berhasil membuat ketertarikan investor dan masyarakat meningkat untuk melakukan pembayaran perpanjangan uang wajib tahunan (UWT). Selain itu BP Batam meminimalkan belanja barang sehingga tercipta PNBP yang sehat dan optimal.

"Sebagian besar angka penerimaan pendapatan berasal dari unit kerja penghasil yang berada di naungan Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha," jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/12/2018).

Dia mengatakan pihaknya mereformasi birokrasi di kantor lahan seperti perpanjangan UWT , IPH yang sebelumnya selesai dalam 24 hari hingga sebulan kini dapat selesai dalam waktu 4 hari.

Kemudian inovasi untuk jemput bola dengan BP Batam Layanan Keliling (BLINk ) terkait pengurusan UWT dan IPH pemukiman yang disambut positif warga hingga dukungan insentif kepada investor dalam membangun jalan di kawasan industri membuat pendapatan kantor lahan meningkat dan melebihi target.

“PNBP menjadi sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur. Pada tahun ini berhasil kami dorong tanpa menaikan tarif. Surplus ini bukan didapatkan dari menaikan tarif layanan seperti UWT melainkan melalui inovasi, yang 90 persen penerimaan itu (PNBP) melalui Deputi 3," kata Lukita.

Dengan peningkatan tersebut maka berbagai pergerakan kegiatan pembangunan konstruksi yang dijadwalkan pada tahun 2019, dia harapkan tetap dapat dilakukan sebagai akses untuk membuka investasi baru.

Selain itu sektor pariwisata juga tidak dapat dipungkiri mampu menyumbangkan peran dalam peningkatan indeks ekonomi Kepri. Pada 2017 hanya tumbuh 2,01 persen yang merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Kepri.

Hal ini terjadi, seiring dengan tren pelemahan pertumbuhan investasi/PMTB dan ekspor industri berbasis migas dan galangan kapal yang melemah.

Pada 2018, sejalan dengan langkah BP Batam dan seluruh stakeholders, investasi mulai meningkat, pariwisata tumbuh pesat ditandai dengan tren kunjungan wisman yang naik pesat setalah 4 tahun stagnan, perekonomian Kepri berhasil tumbuh sebesar 4,47 dan 4,51 persen pada kuartal I dan II. Investasi telah tumbuh sebesar 6,49 persen dan 7,68 persen untuk masing-masing kuartal.

Dia meyakini, tren positif ini merupakan sinyal akan kebangkitan perekonomian Kepri yang 70 persen ditopang perekonomian Batam dan pada periode mendatang tentunya harus terus dikawal serta ditingkatkan.

Sementara itu, Anggota 3 Dwianto Eko Winaryo mengatakan bahwa tahun ini dengan kerja keras seluruh karyawan BP Batam, maka kantor lahan dapat menyumbangkan pendapatan dan prestasi yang sangat memuaskan.

Target kantor lahan sebesar Rp 267 miliar ternyata realisasi hingga Rp 420 miliar. Hal ini terealisasi karena BP Batam mempermudah pengurusan lahan dengan mengubah Perka lahan.

Penambahan investasi yang disetujui skep dan PL dari awalnya Rp 5,2 triliun, bertambah Rp 235 miliar menjadi Rp 5,54 triliun.