RI Perlu Tingkatkan 3 Hal Ini untuk Dongkrak Daya Saing

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Tawarkan Infrastruktur Menjajikan di IMF-WB — Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi sambutan dalam Indonesia Investmen Forum (IIF) 2018 di ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali, Selasa (9/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, 58 persen sumber daya manusia (SDM) Indonesia berpendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut, dinilai tidak mampu untuk mendorong peningkatan daya saing.

"58 persen orang yang kerja di Indonesia pendidikannya itu paling tinggi SMP itu tidak memadai apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu, harus ambil jalan agak jalan pintas dengan kembangkan pendidikan dan vokasi," ujar Darmin di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur yang kian masif tidak akan terasa manfaatnya apabila kualitas SDM tidak mampu mengimbangi. Selain infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, logistik juga menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing.

"Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik, logistik harus baik, SDM baik. Baru kita punya basis cukup untuk berdaya saing," tutur Darmin.

Darmin menambahkan, untuk mengatasi persoalan peningkatan daya saing, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah fokus meningkatkan pendidikan vokasi.

"Ini semua rancangannya boleh dikatakan sudah tuntas, mudah-mudahan dalam beberapa satu dua minggu ini roadmap dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah dijelaskan dan diresmikan ke publik," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kemenperin Anggarkan Rp 1,78 Triliun untuk Pendidikan Vokasi Industri pada 2019

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Peluncuran ini juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,78 triliun untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi industri pada 2019. Langkah strategis ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0.

“Progam itu menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja kita yang dapat menerapkan industri 4.0. Hal ini sejalan dengan implementasi roadmap Making Indonesia 4.0,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dia menyebutkan, program pendidikan vokasi industri yang bakal dijalankan, antara lain berbasis pada kompetensi melalui sistem ganda atau dual system (teori dan praktik). Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yakni 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas dengan target peserta didik sebanyak 19.478 orang.

“Di tahun ini, kami juga menyelenggarakan program pendidikan Diploma I yang lulusannya nanti bisa bekerja langsung di industri dengan target 600 mahasiswa,” ungkap dia.

Airlangga menegaskan, SDM menjadi ujung tombak dan kekuatan Indonesia dalam memasuki era industri 4.0 karena seiring dengan adanya bonus demografi hingga 15 tahun ke depan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, tahun ini difokuskan pada pengembangan SDM yang berkualitas sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif. Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional," jelas dia.

Selain itu, Kemenperin akan memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan dan lokasi politeknik dari hibah PT. Chandra Asri.

Upaya itu memudahkan para perusahaan di kawasan industri tersebut dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini.

“Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C),” imbuh dia.

Pada tahun ini, Kemenperin pun melanjutkan peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri. Ada empat wilayah yang akan disasar, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Program ini, ditargetkan mampu melibatkan sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri.

“Jadi pada tahap ketujuh, rencananya launching program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri di Makassar pada 17 Januari 2019 dengan target diikuti oleh 39 perusahaan industri dan 185 SMK,” tutur dia.

Selanjutnya, Kemenperin akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. “Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang,” ungkap Airlangga.

Dia menambahkan, tahun ini pihaknya juga menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) yang ditargetkan dapat menjaring 72.000 peserta. Program ini juga dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas.

“Guna membangun infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi, kami pun akan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 20 SKKNI, 20 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), 290 orang asesor kompetensi dan memberikan sertifikasi kompetensi sebanyak 15.000 orang,” paparnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak