HEADLINE: Pemerintah Rekrut PPPK, Bagaimana Nasib Honorer?

Rekrutmen PPPK rencananya berlangsung dalam dua tahap. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019. Sementara fase kedua, usai penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada April 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin memastikan jika rekrutmen PPPK berlangsung dengan sangat terbuka, karena secara umum dapat diikuti seluruh masyarakat.

“PPPK terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur dia.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Sementara untuk  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan madya tertentu yang telah lulus seleksi, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Adapun ketentuan batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. 

"Batasan usia paling rendah untuk PPPK ini 1 tahun di bawah masa pensiun. Jadi kalau di suatu kementerian/lembaga batas usia pensiunnya 60 tahun, pelamar PPPK berusia 59 tahun masih bisa mengikutinya," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan. 

Tak hanya soal Seleksi (PPPK) yang sama dengan CPNS. Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, menjelaskan jika gaji PPPK akan sesuai dengan PNS.

Dalam Bab V Penggajian dan Tunjangan Pasal 38 PP tersebut, menyebutkan  gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Lebih lanjut, pada Bab X Perlindungan pasal 75, pemerintah wajib memberikan jaminan hari tua, kesehatan, kematian, dan bantuan hukum sesuai sistem jaminan sosial nasional bagi PPPK.

Namun hal yang tidak didapatkan PPPK adalah jaminan pensiun. Mereka bisa mengajukan diri agar mendapat dana pensiun, dengan kesepakatan gajinya mau dipotong.

Fasilitas lain yang didapat PPPK terkait cuti. Pada Bab XI Pasal 77, PPPK berhak mendapatkan cuti tahunan (12 hari), cuti sakit (tergantung penyakit), cuti melahirkan (3 bulan), dan cuti bersama.

Khusus cuti tahunan selama 12 hari, itu akan menjadi hak pegawai PPPK setelah bekerja selama 1 tahun secara terus menerus, kecuali bila ada kondisi darurat (seperti kematian anggota keluarga) sebelum masa kerja 1 tahun.

Anggaran

Upaya memenuhi kebutuhan anggaran bagi PPPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda) telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Besaran anggaran akan disesuaikan dengan jumlah PPPK yang akan diangkat.

"Pengadaan PPPK itu kan bagian dari rencana pengadaan ASN yang direncanakan oleh Kementerian PANRB. ASN ini terdiri dari PNS dan PPPK," ujar Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu Didik Kusnaini kepada Liputan6.com, Selasa (8/1/2019).

Berdasarkan rencana formasi, sebagian besar PPPK ini dialokasikan untuk kebutuhan di daerah. Oleh sebab itu, anggaran untuk pengadaan, gaji dan lain-lain dibebankan kepada Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dari rencana formasi ASN, memang sebagian besar akan ditempatkan di daerah. Kalau ASN daerah, maka digaji dari APBD, kalau ASN pusat dibiayai APBN," ungkap dia.

Sementara untuk di tingkat pusat, masih menunggu formasi resmi dari Kementerian PANRB.

"Belum tahu, tapi secara regulasi memungkinkan (untuk pemerintah pusat) khususnya untuk jabatan atau posisi yang tidak terisi PNS," kata dia.

Selain masyarakat umum, kabar seleksi PPPK menuai perhatian dari para honorer. Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) meminta kepada pemerintah untuk berpihak kepada para honorer K2 dalam rekrutmen PPPK. 

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan selama ini pemerintah masih belum menunjukkan keberpihakan kepada para honorer K2.

"Harapan saya apabila diharuskan K2 ikut dalam P3K ini ya yang berpihaklah kepada honorer K2 tanpa dibatasi instansi dan dilakukan secara bertahap," kata Titi kepada Liputan6.com.

Salah satu contoh kebijakan yang berpihak, dengan membolehkan seluruh honorer K2 bisa mengikuti tes seleksi PPPK. Kemudian status yang tidak harus langsung diangkat, melainkan itu hanya bersifat pemeringkatan sesuai kompetensi.

Hasil seleksi inilah yang diharapkan Titi bisa menjadi daftar tunggu para honorer K2 itu untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan baik CPNS ataupun PPPK.

Selain itu, dia juga berharap kontrak yang diperoleh para K2 ini berlaku seumur hidup. Kalaupun ada penilaian lebih bersifat evaluasi bukan langsung pemutusan hubungan kerja.

"Namun sekali lagi, daripada uang dihamburkan untuk PPPK mending PNS khusus bagi honorer K2, yang katanya gajinya sama dengan PNS," tegas dia.

Titi mengaku saat ini masih ada kurang lebih 400 ribu honorer K2 sesuai data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Lisman Manurung menilai, rekrutmen PPPK bisa menjadi jawaban akan kebutuhan PNS yang fleksibel terhadap tuntutan zaman.

Dia menyoroti latar belakang pengadaan seleksi PPPK yang hendak membuka kesempatan kepada pekerja honorer yang secara usia telah melampaui batas ikut perekrutan CPNS. Langkah itu dinilai cukup strategis untuk mengatasi kebutuhan mendesak.

"Ke depan, oleh era disruptif khususnya yang mempengaruhi manajemen SDMNu, sektor pemerintah mau tidak mau harus menyimak perkembangan di sektor swasta," ungkap dia kepada Liputan6.com.

Terkait masa kerja PPPK, Lisman menyatakan, kebijakan itu cukup aman. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menetapkan masa kontrak PPPK adalah minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak. "Karena sebetulnya idealnya bekerja sebagai PNS di masa depan sebaiknya fleksibel saja," ujar dia.

Dia menyebut jika perekrutan PNS yang berdasarkan aspek pengabdian dan memiliki sifat unggul merupakan bawaan masa lalu pasca terbentuknya NKRI yang berbasis pada loyalitas, bukan seleksi.

"Meskipun tidak salah, namun dari segi pewarisan negara, bangsa adalah hak semua warga negara. Maka alasan ini tidak match," kata dia.

Lisman pun mengapresiasi masa kontrak PPPK yang juga bersifat fleksibel, yakni bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan kerja.

"Sepertinya kontrak sifatnya fleksibel, dan jika lebih menguntungkan untuk dilanjut, tinggal dinego ulang saja," pungkasnya.