Strategi Pemerintah Benahi Transportasi Jabodetabek

Menko Luhut Bahas Industri Mobil Listrik Nasional Bareng DPR — Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinasi antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Semua tranportasi bukan hanya DKI, di Jawa Barat, satu kota begitu jangan dipisah-pisah. Jadi satu. Jadi penanganan MRT, LRT, apa semua itu satu. Supaya memudahkan penanganan. Masih dirumuskan teknis, nanti pak Wapres yang memimpin pertemuan itu," kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut dia, penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek tidak akan lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Berikan saja ke Gubernur. Karena Presiden pernah alami waktu jadi Gubernur betapa kompleksnya itu," ungkapnya.

"(Tidak lagi oleh BPTJ?) Iya biar satu saja yang kelola. Tapi lagi dikaji teknisnya bagaimana. Tadinya dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu," ujarnya.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun meyakini, pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak akan membebani Pemerintah Provinsi secara finansial.

"Yang ada sekarang dikasihkan semua, biar DKI (yang mengatur). DKI duitnya juga banyak. Tahun ini Rp 11 triliun sisa anggarannya," tandas Luhut.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Pengelolaan Manajemen Transportasi Jabodetabek Terintegrasi

20170112-Busway-GM1 — Sebuah bus Transjakarta melintas di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (12/1). PT Transjakarta tambah 2.000 unit bus, sehingga pada akhir tahun 2017 jumlah bus yang dimiliki bisa mencapai 3.300 unit. (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengelolaan transportasi di Jabodetabek dilakukan secara terintegrasi antara kementerian dan pemerintah daerah.

"Secara prinsip bapak presiden mencermati bahwa faktor koordinasi harus menjadi kata kunci. Di mana saya sebagai Mendagri akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Tangerang dan pemerintah pusat ada suatu koordinasi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Tjahjo mengatakan Jokowi ingin tiga pemerintah daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang beriringan dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek. Jokowi tidak ingin kebijakan tiga pemerintah daerah itu justru saling berseberangan.

"Jadi intinya daerah ada kata sepakat. Nanti kami akan mencoba mengkoordinir. Untuk pusatnya nanti bapak presiden dan wapres yang akan mengkoordinir," kata dia.

Jokowi juga meminta manajemen perusahaan disederhanakan. Upaya ini diyakini bisa memudahkan tata kelola moda transportasi umum dan pemeliharaan jalur transportasi.

"Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antar institusi satu dengan lainnya," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Indonesia akan punya transportasi baru yakni Light Rail Transit (LRT) buatan PT Inka yang rencananya selesai Agustus 2018.