HEADLINE: Bagasi Pesawat Berbayar, Era Tiket Murah Berakhir?

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan aturan ada maskapai diizinkan untuk memberlakukan tarif, termasuk tarif bagasi. Namun, dia meminta agar pembelakuan keputusan baru tersebut tidak menggangu layanan kepada penumpang.

"By law korporasi itu boleh mengatur pentarifan. Kami kemarin rapat, memang bicara apakah perubahan itu mengganggu level of service," kata dia.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan meminta agar pihak maskapai maupun operator bandara memberlakukan grace period selama 2 minggu sebelum skema baru itu benar-benar dijalankan.

"Makanya policy yang kita lakukan ada grace period selama 2 minggu. 2 minggu ini tetap tidak bayar. Selama 2 minggu ini kita minta kepada Lion dan operator Bandara melakukan uji coba supaya pada hari ke-15, sudah lancar. Jadi by law itu boleh, silakan mesti ada proses transisi," tutur Budi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan menambahkan, bagasi berbayar tak akan membuat tarif pesawat naik lantaran keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda.

"Enggak, itu konteksnya berbeda. Soal tarif LCC itu ada di Peraturan Menteri Perhubungan. Dan itu terpisah dengan permohonan bagasi berbayar. Itu (ongkos pesawat) ada tarif batas atas batas bawahnya," jelas dia kepada Liputan6.com, Jumat (11/1/2019).

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Biaya Penerbangan dan Tarif Penumpang, batas bawah ongkos pesawat berbiaya murah ialah sebesar 30 persen dari tarif batas atas.

Hengki melanjutkan, pengenaan tarif pada layanan bagasi ini bisa membuat jadwal pemberangkatan pesawat lebih efisien, serta dapat meningkatkan disiplin para penumpang terkait barang bawaan.

"Pesawat kan sering delay take off gara-gara lama dalam mengatur barang bawaan yang banyak. Dengan berbayar ini, kualitas pelayanan bagasi bisa lebih ditingkatkan," jelasnya.

"Lalu juga membuat penumpang untuk tidak terlalu banyak barang bawaan ke dalam pesawat. Kalau misalkan seorang penumpang berangkat untuk waktu 2-3 hari, bawaan di bawah 7 kg juga cukup mestinya," dia menambahkan.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan, baru Lion Air saja yang memberikan laporan untuk memasang harga dalam pelayanan bagasi. Sementara maskapai berbiaya murah lain seperti Citilink hingga saat ini belum menyerahkan usulan.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh maskapai jika menerapkan kebijakan bagasi berbayar. Salah satunya soal peningkatan layanan terhadap penumpang, khususnya saat melakukan penyerahan bagasi.

"Kebijakan ini berpotensi terjadinya penumpukan penumpang pada counter check in. Karena itu, penambahan SDM pada sektor ini sangat dibutuhkan dan harus segera diantisipasi oleh maskapai," kata dia kepada Liputan6.com.

Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di sisi konsumen. Menurut Djemi, konsumen juga butuh waktu untuk proses penyesuaian ini, sehingga masa sosialisasi seharusnya diperpanjang agar segala risiko ikutan bisa diminimalisir.

"Kurangnya sosialisasi maskapai penerbangan kepada konsumen berakibat pada terjadinya miskomunikasi. Ini rentang waktu yang sangat mepet untuk proses sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia pengguna jasa maskapai. Perlu ada penjelasan khusus dari pihak maskapai soal terburu-burunya pemberlakuan kebijakan ini," tandas dia.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, maskapai khusus LCC secara regulasi memang diperbolehkan untuk memberi biaya pada penyimpanan bagasi. Kata dia, hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

"Jadi begini, LCC itu kan dalam posisi yang rumit ya. Kenapa? Karena selama ini mereka mengandalkan biaya rendah, jual tiket murah. Di Indonesia ini juga diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2009 ada batas atas yaitu harga maksimum yang dikomunikasikan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan airlines," ucapnya kepada Liputan6.com.

Batas tarif atas yang ditentukan khusus maskapai LCC itu sebesar 85 persen. Meski begitu, dia menjelaskan, sudah tiga tahun lamanya Permenhub mengenai tarif batas atas tidak diperbaiki kembali.

Menurutnya, Permenhub Nomor 14 Tahun 2016 tentang mekanisme penentuan tarif batas atas angkutan udara perlu ditinjau kembali. Lantaran, fluktuasi nilai tukar rupiah sudah berbeda dibanding tiga tahun lalu.

"LCC ini hanya boleh mematok harga maksimal 85 persen dari batas atas yang ditentukan. Misal tiket JKT-Sby batas atas 1 juta, nah untuk LCC itu maksimal Rp 850 ribu bagasi," ujarnya.

"Sedangkan rupiah juga kan selama ini mengalami fluktuasi, sehingga avtur naik, parking fee naik, fasilitas-fasilitas di bandara juga naik signifikan termasuk biaya layanan navigasi yang mula Rp 2 ribu jadi Rp 7 ribu. Tentunya ini kan menjadi beban operasional untuk pihak maskapai sendiri ya," ia menambahkan.

Kata dia, hal ini yang kemudian pada membuat maskapai LCC lain menaikkan biaya bagasi. Kendati demikian, secara regulasi pun LCC tetap diperbolehkan melakukan hal tersebut.

"Jadi utk LCC ini karena mereka sudah ada batas maksimumnya maka akhirnya mereka memungut biaya bagasinya. Tapi bagasi berbayar semua itu boleh, namun hanya untuk LCC. Sedangkan full service dan medium service tetap harus mengalokasikan bagasi gratis sebesar 20 kg," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri), Gerry Soejatman, mengungkapkan bahwa biaya bagasi merupakan hal yang wajar di luar negeri. Ia pun mengimbau agar pemerintah dapat meninjau kembali terkait tarif batas atas angkutan udara.

"Di dunia itu sudah wajar bagasi berbayar dan mereka mengambil langkah itu kan juga sesuai dengan kondisi pasar. Sekarang kan kita lihat juga kan belum ada perubahan terkait aturam batas atas. Dan cara untuk mendapatkan pendapatan ekstra ya dengan bagasi ini," tandasnya.

Ketua Penerbangan Berjadwal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Bayu Sutanto menjelaskan, pemberlakukan bagasi berbayar sebenarnya bukan masalah yang serius.

"Dulu AirAsia di awal menerapkan kebijakan tersebut tidak ada yang protes. Kemudian dia berikan gratis untuk 15 kg akhirnya. Tapi ketika sekarang kembali, kenapa pada protes?" kata Bayu dengan heran.

Ia pun menjelaskan, adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Lion Air Group dan Citilink ini seharusnya menjadi awal edukasi kepada para penumpang. Ia mengharapkan agar para penumpang pesawat bisa lebih efektif dalam membawa barang.

"Saat ini biaya operasional pesawat naik, komponennya juga naik, jadi ini mampu memberikan tambahan bagi airline untuk menutup biaya operasional itu," jelas dia.