BKN: PPPK dan CPNS 2019 Masih Dirumuskan Kementerian PANRB

Liputan6.com, Jakarta Pasca sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) yang hingga kini masih dalam proses, pemerintah berencana kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, kebijakan penarikan PPPK hingga saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan belum keluar hasil penetapan formasinya.

"Itu kebijakan Kementerian PANRB, dan masih dikaji oleh mereka. Kami baru akan turun tangan kalau rumusan akhir dari kebijakan itu selesai," ungkap Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/1/2019).

Seperti diketahui, perekrutan PPPK ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan bagi tenaga honorer dan profesional yang hendak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi tak bisa mengikuti seleksi CPNS lantaran adanya batasan umur.

Secara posisi, tenaga PPPK nantinya bakal setara dengan PNS, yakni mendapat gaji dan tunjangan yang sama, hingga fasilitas lainnya seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

Kendati demikian, PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun, kecuali jika yang bersangkutan mau mengelolanya secara mandiri kepada PT Taspen, dengan kesepakatan gajinya mau dipotong.

Adapun secara target, seleksi PPPK dijadwalkan akan dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Pasca pengangkatan tenaga kontrak berstatus ASN ini selesai, pemerintah juga dikabarkan bakal menggelar seleksi CPNS 2019. Namun, Aris menuturkan, BKN masih belum menerima kabar lanjutan terkait perekrutan calon abdi negara untuk tahun ini.

"Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi lagi terkait itu. Kebijakan itu berada di tangan Kementerian PANRB," ujar dia.