RI Dapat Tiru Vietnam buat Genjot Kualitas SDM

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI — Menkeu Sri Mulyani (dua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Gubernur BI Perry Warjiyo (dua kiri), dan perwakilan OJK Nurhaida (kiri) saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Dunia industri Indonesia telah memasuki era baru yang disebut revolusi industri 4.0. Hal ini dimulai sejak Presiden Joko Widodo meresmikan peta jalan atau roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membeberkan strategi pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi revolusi industri ke-4.

Salah satunya adalah melalui program pengentasan stunting bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Pemerintah telah membuat program untuk melawan stunting bersama-sama antar Kementerian dan juga dengan Pemerintah Daerah,” kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, Senin (14/1/2019).

Sri Mulyani mengatakan, apabila ingin menyiapkan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan cerdas maka investasinya harus dimulai dari usia dini.

Bahkan pada saat seorang ibu sedang hamil atau akan melahirkan itu akan menjadi fokus pemerintah. Kemudian, dari sisi sistem pendidikan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan usia dini.

Mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas bagi perkembangan otak manusia sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti pendidikan-pendidikan selanjutnya.

"Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, maka Indonesia telah membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, 20 persen untuk pendidikan. Nilainya untuk tahun 2019 (sekitar) Rp 495 triliun. Persoalan kita adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas," ujar dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan masalah distribusi dan kualitas pengajar menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tak hanya itu, bahkan proses belajar-mengajar melalui teknologi, serta isi dari pendidikan itu sendiri juga tengah diperhatikan betul oleh pemerintah.

"Rasio jumlah guru terhadap murid sekitar di bawah 18 itu sudah comparable dengan negara-negara maju. Namun, distribusi guru dan kualitas guru menjadi tantangan. It's all about quality. Sertifikasi guru perlu difokuskan," kata dia.

Sementara itu, terkait proses belajar-mengajar, teknologi menjadi penting misalnya melalui konektivitas sampai daerah-daerah terpencil.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

RI Perlu Buat Kurikulum Lebih Sederhana

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dari sisi content, pemerintah dapat belajar dari Vietnam. Dalam hal ini Indonesia perlu membuat kurikulum yang lebih sederhana berfokus pada membaca, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

"sehingga anak-anak bebannya lebih kurang tapi dia fokus pada apa-apa yang penting bagi mereka untuk bisa menghadapi dunia yang sangat cepat,” ujar dia.

Lebih lanjut, untuk mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, kebijakan Kemenkeu secara spesifik dilakukan antara lain melalui beberapa kebijakan fiskal.

Contohnya antara lain, alokasi dana pada program Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah terutama dari keluarga miskin, riset diberikan deduction (pengurangan pajak) dan perusahaan yang memberikan pelatihan SDM diberikan double deduction (pengurangan pajak ganda).

Selain itu, Kemenkeu juga memberikan insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance bagi sektor-sektor industri yang sangat dibutuhkan Indonesia, misalnya industri e-commerce dan digital.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Keuangan Indoneisa Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Australia Joshua Frydenberg menandatangani MoU pembaruan kerangka kerja untuk pertukaran kebijakan dan teknis antar dua pemerintah di Gedung Parlemen Australia, Canberra (5/11)