6 Program Ekonomi Prabowo yang Sudah Ada di Era Jokowi

"Kami akan pastikan setiap desa di Indonesia menerima dana Rp 1 miliar per tahun," tegas Prabowo dalam pidatonya.

Pemerintah menyalurkan dana desa sejak 2015.  Hingga 2018, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 187 triliun untuk 74 ribu desa. Alokasi dana desa naik setiap tahun. Pada tahun ini, anggaran dana desa naik Rp 10 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Tak hanya dana desa, tahun ini pemerintah juga mengalokasikan untuk dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan. Dana akan dipakai tidak hanya untuk infrastruktur, melainkan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami ingin membangun infrastruktur yang tepat sasaran yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat," ucap Prabowo.

Infrastruktur sudah menjadi hallmark di pemerintahan saat ini. Yang paling populer ada jalan tol Trans Jawa yang resmi tersambung akhir 2018.

Selain menekan biaya logistik dan menghemat waktu tempuh, tol Trans Jawa juga membantu para pebisnis lokal. Sebab, Jokowi ingin rest area di sepanjang tol itu juga dinikmati masyarakat setempat.

Jalur kereta, laut, dan udara juga mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, pemerintahan membangun jalur kereta api sepanjang 754,59 km spoor dan peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 km spoor.

Pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa pun makin digencarkan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah Kementerian Perhubungan yang mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 km.

Ada pula Bendungan Jatigede yang telah beroperasi pada Januari 2017 lalu. Bendungan ini sejatinya merupakan visi Presiden Soekarno yang selesai di era Jokowi.

Pembangunan embung dilakukan oleh Kementerian PUPR (846 unit), Kementerian Pertanian (2.348), dan Kementerian PDTT (1.927). Totalnya sejauh ini adalah 5.121 embung.

Jaringan irigasi juga dikembangkan. Pembangunan jaringan baru seluas 860.015 hektar, dan yang direhabilitasi mencapai 2.319.693 hektare.

"Kami akan terus berdayakan dan beri insentif kepada usaha menengah dan kecil," tegas Prabowo.

Sebetulnya, pemberian insentif ke usaha menengah dan kecil sudah dilakukan lewat Kementerian BUMN lewat PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero).

PNM memiliki dua program unggulan, yaitu uLaam (Unit Layanan Modal Mikro) kepada perorangan atau badan usaha. Taktik PNM juga sudah inovatif dengan mengandalkan perbankan dan pemahaman gadget kepada nasabah. 

Ada pula Mekaaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dimulai tahun 2015 dan menyasar ibu-ibu prasejahtera dan memberikan modal usaha. Hingga saat ini, Mekaar telah melayani 4 juta nasabah.

Menteri BUMN Rini Soemarno ingin dua program itu membantu usaha kecil dan menengah serta menaikkan kelas mereka lewat memberi pendampingan, sehingga tak hanya sekadar menyalurkan uang.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) melalui bank BUMN dan BPD.

"Kami akan perangi kemiskinan," tegas Prabowo.

Mengenai kemiskinan, pada Juli lalu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kemiskinan telah mencapai level terendah sepanjang masa berdasarkan standar Bank Dunia.

"Sebenarnya kepala BPS bilang ini terendah setelah krisis (1998), padahal sepanjang masa," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018.

Data terbaru BPS yang rilis pada Selasa (15/1/2019), angka kemiskinan menjadi turun hingga 9,66 persen. Angka itu menurun 280  juta orang dari Maret tahun lalu. 

Sementara, per Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,59 persen poin. 

"Guru-guru kita, termasuk dan terutama guru-guru honorer, harus kita perbaiki kemampuan profesionalnya dan juga kualitas hidupnya," ujar Prabowo.

Untuk masalah guru honorer, pemerintah memberikan peluang untuk ikut PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Lewat program ini, para honorer yang tak bisa ikut CPNS mendapat kesempatan menjadi abdi negara dan mendapat gaji seperti PNS.

Setidaknya 75 ribu lowongan tersedia, dan tenaga honorer K2 seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, akan mendapat prioritas pada gelombang pertama.

Sebagai catatan, pemerintahan Jokowi telah melarang pemerintah daerah untuk merekrut guru honorer lagi. 

"Kita harus juga menyiapkan beasiswa-beasiwa untuk siswa-siswa terbaik kita, untuk atlet-atlet terbaik kita, juga untuk santri-santri kita, juga untuk golongan disabilitias," jelas Prabowo.

Pemberian beasiswa LPDP dan Bidikmisi masih berlanjut di era Jokowi setelah awalnya dimulai era Susilo Bambang Yudhoyono. 

Beasiswa LPDP terbagi ke dalam enam jenis, yaitu beasiswa Reguler, beasiswa Disertasi, beasiswa Dokter Spesialis, beasiswa Afirmasi, beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) dan program co-Funding.

Mengutip Merdeka, beasiswa afirmasi terdiri dari beasiswa Daerah Tertinggal, beasiswa Alumni Bidikmisi Berprestasi, beasiswa Individu Berprestasi dari Keluarga Miskin/Prasejahtera, beasiswa Prestasi Olahraga, Seni, Kebudayaan dan Keagamaan, beasiswa Penyandang Disabilitas, beasiswa PNS/TNI/Polri, beasiswa Santri, beasiswa Prestasi Olimpiade Bidang Sains, Teknologi dan Keterampilan/Talent Scouting.