JK: Benahi BPJS Kesehatan agar Tak Bikin RI Bangkrut Seperti Yunani

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Dok Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia harus melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya perihal besaran premi atau iuran yang harus dibayar masyarakat.

JK menyebut, iuran BPJS Kesehatan Indonesia termasuk yang paling murah di dunia. Ini dibandingkan dengan negara tetangga, dengan perbedaan besaran iuran hampir setengahnya.

"Di Vietnam saja, preminya Rp 60.000, BPJS Rp 32.000," kata dia dalam seminar bertajuk "Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional', di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Berkaca dari itu, JK mengatakan harus ada penyesuaian besaran premi BPJS. Angkanya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk mempertimbangkan inflasi. "Iurannya harus disesuaikan dengan kondisi real yang ada, bukan hanya Rp 32.000 per bulan," tegas dia.

Dia mengungkapkan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan terbesar di dunia. Dengan jumlah anggota lebih dari 215 juta orang. Bahkan, lebih besar dari lembaga asuransi di Amerika Serikat, yaitu Obama Care, yang hanya mampu merekrut 25 juta anggota.

"Kita salah satu lembaga asuransi kesehatan mungkin yang terbesar di dunia dengan sekarang ini laporan BPJS sudah 215 juta anggotannya. Obama Care hanya 25 juta. Sudah dibubarin oleh Trump (Presiden AS)," ujarnya.

Oleh karena itu, dampak-dampak negatif terhadap BPJS Kesehatan harus segera diatasi. Seperti diketahui BPJS Kesehatan saat ini tengah mengalami defisit. Angka defisit sangat besar mencapai Rp 16,5 trililun. Angka tersebut dipastikan masih terus bertambah.

"Saya minggu lalu bicara dengan Ketua Muhammadiyah, dia mengeluh bahwa RS Muhammadiyah masih punya piutang lebih dari Rp 300 miliar ke BPJS. Saya bicara dengan staf PMI, berapa total piutang darah? Lebih dari Rp 150 miliar," kata dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perbaikan Operasional

Proses Pendaftaran BPJS Butuh Waktu 14 Hari, Mengapa? — Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi

Selain dari sisi besaran iuran, Wapres JK berharap ada perbaikan dari sisi operasional. Pihak rumah sakit diharapkan tidak bermain curang. Misalnya pasien yang seharusnya dirawat hanya 2 hari menjadi 4 hari agar pembayaran bertambah.

"Macam-macam-lah cara demikian itu (Saya tahu) dari teman-teman yang ada di bisnis itu. Maka kemudian semua akibatnya, dasar-dasar perhitungan teoritis jadi kabur," ujarnya.

Dia menegaskan BPJS Kesehatan harus segera diperbaiki agar tidak seperti negara Yunani yang menjadi bangkrut.

"Itu semua menjadi efek negatif yang harus kita perbaiki. Kalau enggak diperbaiki bisa terjadi kayak Yunani kita ini. Di mana asuransi kesehatan dia menjadi salah satu andil Yunani bangkrut dari sisi keuangan," JK menandaskan.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan