Sandiaga Sebut Ketidakpastian Hukum Hambat Dunia Usaha, Begini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta Masalah ketidakpastian hukum dan harmonisasi aturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, menjadi isu yang disinggung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pertama, tadi malam.

Sandiaga Uno mengatakan, tidak adanya kepastian hukum selama ini membuat dunia usaha kesulitan.

Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengakui, selama ini memang masih ada peraturan daerah (perda) yang tidak sinkron dengan aturan di tingkat pusat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya dunia usaha.

"Memang masih ada hambatan dalam sinkronisasi perda di tingkat daerah dan peraturan di pusat. Efek dari otonomi daerah membuat pemda berlomba-lomba membuat aturan, sehingga menimbulkan kerumitan bagi dunia usaha," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut Bhima, dalam empat tahun terakhir, pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memang telah berusaha untuk menghapuskan perda yang dinilai menghambat sektor usaha. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak semudah membalikkan kedua tangan.

"Sebelumnya pemerintah pusat coba untuk menghapus perda yang bertentangan dengan regulasi pusat, tapi digagalkan Mahkamah Konstitusi (MK).‎ MK menghapus wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata dia.

Akibat belum maksimalnya penghapusan perda yang menghambat dunia usaha, peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia pun kembali melorot.

"Hasilnya karena masih ruwet, Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha yang ditargetkan ranking 40 besar, saat ini ada di 73. Dibandingkan tahun lalu justru turun dari peringkat 72," ungkap dia.

Oleh sebab itu, kata Bhima, pada periode pemerintahan berikutnya butuh reformasi aturan secara menyeluruh dari pusat hingga ke daerah. Hal ini untuk menarik minat investor berinvestasi di Indonesia.

"Reformasi regulasi mutlak diperlukan untuk mendorong investasi, khususnya FDI (foreign direct investment) investasi langsung masuk ke Indonesia. Sebagai catatan, FDI sepanjang Januari-September 2018 menurut data BKPM turun 7 persen lebih. Selain karena faktor eksternal juga khawatir jelang Pilpres banyak aturan berubah-ubah," ucap dia.