Ekonom Bantah Pernyataan Capres Prabowo soal Gaji Birokrat Kecil

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengatakan bahwa gaji birokrat saat ini sungguh tidak realistis. Dengan beban pekerjaan yang ada, pejabat birokrat berhak mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta per bulan. Kemudian dia mengelola Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD begitu besar. Ini tidak realistis," ujar dia pada Debat Capres dan Cawapres, Kamis malam (17/1/2019).

Namun, pernyataan Prabowo dibantah pengamat ekonomi. Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, Prabowo menggambarkan gaji seorang gubernur tidak menyeluruh. Sebab, upah gubernur saat ini pada dasarnya juga ditunjang dengan uang operasional.

"Gaji pokok Gubernur memang sekitar Rp 8 juta. Tapi di luar gaji pokok ada uang operasional yang besarnya didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah. Dan dalam setahun bisa Rp 1 miliar-Rp 2 miliar lebih hanya dari uang operasional," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).

Menurut dia, Prabowo pada pemaparan di debat soal [gaji birokrat]( 3873655 "") tidak mempertimbangkan pemasukan tambahan para pejabat birokrat, termasuk di dalamnya tunjangan yang berhak diperoleh pejabat negara.

"Jadi Pak Prabowo hanya melihat parsial dari gaji pokok dan belum termasuk tunjangan lainnya," ucapnya.

Senada, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah memaparkan tunjangan yang diterima gubernur terbilang besar, sehingga jika ditotal penghasilan mereka bisa mencapai ratusan rupiah.

"Saya kira Prabowo dan tim melupakan hal ini. Gaji pokok memang sulit dinaikkan karena dampaknya langsung ke biaya pensiun," ucapnya.