Rincian Infrastruktur Kerakyatan yang Telah Dibangun dalam 4 Tahun

Pemerintah membangun 134 jembatan gantung. (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan merupakan program prioritas pemerintah di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, hingga bendungan.

Infrastruktur kerakyatan tersebut antara lain jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan program padat karya tunai.

"Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung," tegas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019).

Dalam 4 tahun terakhir, ia menyebutkan, Kementerian PUPR telah membangun 164 jembatan gantung. Sementara pada 2019 ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung.

"Kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan-jembatan Indiana Jones," sambungnya.

Program Padat Karya Tunai (PKT) yang digaungkan Kementerian PUPR terdiri dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat (Pamsimas)

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga pemeliharaan rutin jalan.

2 dari 3 halaman

Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi

Kementerian PUPR menjalankan program hibah air minum di Kota Padang. (Dok Kementerian PUPR)

Terkait penyediaan infrastruktur dasar di bidang air minum, antara 2015–2018, Kementerian PUPR telah berhasil meningkatkan akses air minum layak melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 20.438 liter per detik.

Untuk tahun tahun ini, akan dibangun SPAM dengan tambahan kapasitas sebesar 3.372 liter per detik, sehingga total capaian hingga 2019 menjadi 23.810 liter per dtk.

Sementara untuk sanitasi dan persampahan, pada 2015–2018 dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan yang memberi manfaat kepada 9,6 juta Kepala Keluarga (KK). Pada 2019 ditargetkan penanganan sejumlah 2,5 juta KK, sehingga total penanganan hingga tahun 2019 mencapai 12,1 juta KK.

Penanganan kawasan kumuh perkotaan juga telah dilakukan pada 13.556 hektare (Ha) hingga 2018. Pada tahun ini akan kembali ditangani seluas 2.564 Ha, sehingga total kawasan yang ditangani hingga tahun 2019 akan menjadi 16.120 Ha.

3 dari 3 halaman

Pos Lintas Batas dan Perumahan

20170128-pos lintas batas-belu-timor leste indonesia — Pos Lintas Batas Motaain yang memisahkan Indonesia dengan Timor Leste. (Liputan6.com/Ola Keda)

Di wilayah perbatasan, Kementerian PUPR dalam 4 tahun membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di 7 kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan pembangunan pasar PLBN dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada 2019 akan dilakukan pembangunan 4 PLBN yakni PLBN Jagoi, Sei Pancang, Long Midang, Sota. Dengan ketersediaan infrastruktur, kawasan perbatasan diharapkan akan menjadi embrio pusat ekonomi baru di daerah.

Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan Kementerian PUPR melalui program pembangunan Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Rumah Swadaya. Dalam periode 2015-2018, Rusun yang dibangun sejumlah 728 tower dengan total 44.893 unit.

Adapun pada 2019 ini ditargetkan pembangunan sejumlah 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total 865 tower atau 51.766 unit. Rusus sejumlah 22.358 unit dan akan dilanjutkan tahun 2019 sejumlah 2.130 unit rumah khusus, sehingga akan menjadi 24.488 unit.

Kementerian PUPR juga memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Pada 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga total hingga 2019 akan mencapai 702.665 unit.