RI Bakal Punya Tol Atas Laut Kedua di Balikpapan

Liputan6.com, Jakarta PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menginisiasi pembangunan jalan tol atas laut kedua di Indonesia. Jika sebelumnya berlokasi di Bali, tol atas laut selanjutnya akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan.

Tol atas laut ini akan menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser di Kalimantan Timur.

Direktur Utama Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan saat ini perusahaan telah merampungkan feasibility study. Bahkan hasilnya sudah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Iya jadi menghubungkan Balikpapan sampai ke Penajam. Panjangnya sekitar 5-6 kilometer," kata I Gusti Ngurah Putra di Bekasi, Jumat (25/1/2018).

Berbeda dengan jalan tol atas laut di Bali, pembangunan di Balikpapan ini memiliki tingkat kesulitan berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi dasar air laut lebih dalam jika dibandingkan jalan tol di Bali.

"Itu kalau di Bali kan rawa, airnya rendah. Kalau ini seperti Suramadu," tegas dia.

Alasan Waskita Karya ingin membangun jalan tol atas laut antara Balikpapan-Penajam ini dikarenakan pergerakan kendaraan ke dua wilayah tersebut cukup padat.

Selama ini semua pergerakan kendaraan diakses melalui jalur laut. Dengan adanya jalan tol atas laut ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di dua wilayah tersebut lebih cepat.

2 dari 2 halaman

Menteri PUPR Tegaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting untuk memajukan sebuah negara.

Ia mencontohkan pada saat terjadi krisis yang dibangun oleh Amerika Serikat dan China tersebut adalah infrastruktur. Langkah tersebut dilakukan karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas pemerintah dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya," kata Basuki seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019).

Terkait hal ini, ia turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama 4 tahun yaitu mulai 2015 hingga 2018 dan rencana pada 2019. Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pemerintah pada 2015-2018 telah membangun 56 bendungan, dimana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Sementara pada tahun ini rencananya akan dibangun 9 bendungan baru, sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia dimana pada tahun 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan.

Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami, dimana pada 2019 akan ditambah 104 embung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total ada 1.053 embung.

"Untuk saluran irigasi, target pembangunan 1 juta hektare (2015-2019) yang akan menambah luas irigasi kita seluas 8,9 juta hektare," jelas Menteri Basuki.